PAINAN – Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menegaskan tidak setuju dengan tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung mengambil tindakan terhadap siswa di lingkungan sekolah. Apalagi, sampai melakukan pemotongan rambut siswa di dalam kelas.
“Itu bukan tugas Satpol PP, apalagi sampai langsung memotong rambut siswa yang gondrong di dalam kelas. Ini tidak dibolehkan,” tegasnya.
Ia menilai, tindakan tersebut dapat “membunuh” karakter siswa dan dikhawatirkan akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak didik. Siswa akan merasa dipermalukan di depan kelas, di hadapan siswa lain dan guru-guru.
Dia meminta Satpol PP melakukan tugas sesuai koridor tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi. Harusnya Satpol PP berkoordinasi dengan pihak sekolah. Melakukan pemotongan rambut bagi siswa yang gondrong juga mestinya dilakukan oleh pihak sekolah, bukan Satpol PP yang langsung masuk kelas.
Sementara itu, terpisah, Kepala Satpol PP Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Harianto mengatakan, sebelum melakukan pemotongan rambut kepada siswa, pihaknya telah berkoordinas dengan pihak sekolah.
“Sejauh ini kita tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah dan meminta izin sebelum melakukan tindakan. Bahkan pihak sekolahpun mendukung untuk itu,” jelasnya.
Dalam melakukan tindakan, lanjutnya, pihaknya juga selalu didampingi oleh pihak sekolah. Bahkan, pihak sekolah memberikan gunting untuk pemotong rambut siswa yang gondrong tersebut.
Namun demikian, kata dia, pihaknya akan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Jika, menimbulkan dampak yang tidak baik, maka tindakan itu akan dihentikan.
“Kita menunggu apa yang menjadi kebijakan dari atasan. Pada intinya, bagaimana dunia pendidikan Pessel bisa berkembang,”pungkasnya. (fahmi)
