PADANG – Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dr Eka Vidya Putra menilai, banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golput dalam pemilu legislatif dipicu oleh hilangnya kepercayaan pada partai politik dan politikus.
“Masyarakat sudah jenuh. Apalagi dengan banyaknya janji-janji ketika kampanye yang tidak dipenuhi ketika menjabat,” katanya di Padang dalam kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang digelar KPU Kota Padang, Senin (11 /12/2017) di salah satu hotel di Kota Padang.
Menurutnya, masyakat saat ini sudah bijak dalam menilai suatu hal. Misalnya, ketika pemilu, politikus menjanjikan kesejahteraan, namun pada kenyataannya mereka berpikir nasibnya begitu saja dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, parpol memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Salah satu upayanya dengan merekrut kader atau anggota partai yang berkompeten.
Ketika parpol merekrut orang-orang berkompeten, memiliki norma dan perilaku yang bagus, maka kepercayaan masyarakat akan muncul secara perlahan. “Mau atau tidaknya masyarakat ikut pemilu, tergantung kepercayaan mereka terhadap orang-orang yang akan dipilihnya,” ujar Eka.
Eka menyarankan agar saat kampanye politikus jangan melulu menarasikan atau menyuarakan hal-hal yang sulit dicerna oleh masyarakat. Contohnya, politikus sering sekali mengampanyekan kesejahteraan atau memperjuangkan nasib masyarakat. Sebaiknya, hal-hal ringan namun memiliki arti di tengah masyarakat yang mesti digencarkan oleh parpol dan politikus. Seperti upaya pemanfaatan sumber daya alam, menggerakkan pertanian dan dunia usaha.
“Buat masyarakat untuk berpikir bahwa orang yang mereka pilih benar-benar yang memperjuangkan nasibnya. Dan, setelah menjabat, politikus wajib merealisasikannya,” kata Eka.
Untuk pemilu 2019, parpol harus melakukan rekrutmen calon-calon yang berkualitas. Dia yakin, dengan dilakukannya proses rekrutmen calon berkualitas oleh parpol, maka paradigma masyarakat akan berubah.
Kemudian, menyangkut harapan dan tantangan pada pemilu serentak 2019, Eka Vidia menyebutkan, secara prosedural, pemilu Indonesia bisa dikatakan sudah berjalan pada rule-nya.
“Di Indonesia sudah masuk pada tahapan ketiga, yaitu tahap demokrasi. Sebaliknya, di banyak negara yang jatuh pada sistem otoritarisme butuh energi besar untuk menciptakan kembali sistem demokrasi,” katanya.
Namun, yang masih menjadi pertanyaan, apakah Indonesia sudah bisa dikatakan demokratisasi dengan sistem politik saat ini? tanya Eka. Untuk bisa menjadikan demokratisasi, titik ukur suksesnya pemilu tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga ada pada parpol dan masyarakat sipil.
“Ketika aspek ini punya peran penting. Misalnya, di segi partai apakah tidak adanya intrik di internal partai, kemudian sistem yang dibangun partai saat ini masih sentralistik dan buka desentralisasi,” terang Eka.
Permasalahan yang masih sering muncul, seperti metode pemilu, keberadaan daftar pemilih, turunnya partisipasi pemilih, masalah rekrutmen dan lainnya. “Awalnya kami optimis anggota KPU berisikan orang-orang yang kapabel dan hebat dan berasal dari berbagai elemen. Tapi, yang terlihat, ada dari anggota KPU itu kurang improvisasinya. Mereka seakan dikejar deadline untuk segera melaksanakan tahapan pemilu yang sudah dibuat,” ungkap Eka.
Eka juga menyinggung politik uang, dimana secara tidak langsung cukup banyak pihak yang terlibat. Misalnya, apabila suatu lokasi mengadakan acara lalu minta sponsor atau bantuan pada calon. “Sadar tidaknya apa yang dilakukan itu sama dengan politik uang,” kata Eka.
Sementara, menyangkut tahapan dan penyelenggaraan pemilu, Ketua KPU Sumbar Amnasmen menyebutkan, untuk melaksanakan tahapan pemilu, KPU diminta menyamakan ritme kerja di internal KPU.
“Soalnya, dalam penyelenggaraan pemilu nanti tahapannya cukup ketat, sehingga perlu kebersamaan dalam bertugas. Dan, yang terpenting adalah menjaga integritas dan komitmen dalam bertugas,” kata Amnasmen.
Pada acara itu terlihat hadir perwakilan dari Kesbangpol Kota Padang, perwakilan dari Dandim 0312 Padang, perwakilan dari Polresta Padang, Panwaslu Kota Padang, LSM dan OKP pemerhati pemilu. (baim)
