PADANG PANJANG — Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi membutuhkan pemahaman yang sama dari seluruh perangkat daerah, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko setiap program dan kegiatan.
Untuk itu, Walikota Hendri Arnis meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami manajemen risiko sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wako Hendri saat membuka Bimbingan Teknis Manajemen Risiko yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (5/10).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala OPD, sekretaris dinas, kepala bidang serta pejabat fungsional ahli muda di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang.
Hendri mengatakan, pemahaman terhadap manajemen risiko diperlukan agar setiap OPD mampu mengetahui berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menyiapkan langkah pengendalian yang tepat.
“Kita menghadirkan kegiatan ini agar semua OPD memahami sejauh mana manajemen risiko yang akan dihadapi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan,” kata Hendri.
Menurutnya, penerapan SPIP Terintegrasi tidak hanya menjadi bagian dari pengawasan, tetapi harus diterapkan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
“Melalui kegiatan ini, seluruh kepala OPD dan jajaran perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mengelola risiko serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Hendri juga meminta seluruh OPD mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Pemahaman yang baik terhadap risiko dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program dan program unggulan (progul), sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tertata.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto memberikan pemaparan mengenai implementasi manajemen risiko serta tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah.
Arif menyampaikan, manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Setiap perangkat daerah perlu mampu mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, melakukan penilaian terhadap risiko tersebut, serta menentukan langkah pengendalian yang sesuai.
Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan yang disusun tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap anggaran memberikan hasil dan manfaat sesuai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Penerapan manajemen risiko tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat pengendalian intern, kegiatan tersebut ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh jajaran Pemerintah Kota. Penandatanganan ini menjadi wujud komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menerapkan pengendalian intern dan manajemen risiko secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. (de)
