PADANG – Bidang hubungan masyarakat (humas) merupakan instrumen penting yang diharapkan mampu menjadi komunikator, mediator, inisiator, negosiator dan sekaligus sebagai fasilitator. Humas harus menganut prinsip keterbukaan, transparan dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan media dan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Direktur Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Sunaryo dalam Diskusi Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (22/11). Peran strategis Humas Pemerintah di era ini adalah memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik.
“Dalam konteks sebagai humas pemerintah, harus mampu membangun hubungan yang harmonis, harus proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan aspirasi publik,” kata Sunaryo.
Lebih jauh menurut Sunaryo, Humas Pemerintah di era Globalisasi merupakan tuntutan seiring bergesernya paradigma “rezim kekuasaan tertutup’ menjadi “rezim kekuasaan terbuka”. Akses untuk mendapatkan informasi dan kerja pemerintah merupakan fenomena global yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah.
“Jadi, sudah saatnya penyelenggara negara atau birokrasi melalui humas pemerintah membuka diri terhadap informasi yang sangat diperlukan oleh publik untuk dapat diakses,” lanjutnya.
Pada prinsipnya, tujuan humas adalah mengubah dari negatif menjadi positif. Permusuhan berubah menjadi simpati, prasangka menjadi menerima, apatis menjadi minat dan sebagainya. Humas harus mampu menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada publik.
“Humas juga harus mampu menyampaikan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah, namun dalam penyampaiannya harus dengan cara yang benar,” ujarnya.
Dalam hubungannya dengan media massa, Humas Pemerintah menurut Sunaryo harus mampu membangun hubungan saling memahami. Humas harus memahami bahwa media membutuhkan informasi. Hubungan narasumber dan media adalah hubungan jangka panjang, jujur dan saling percaya karena keduanya saling membutuhkan.
Selain Sunaryo, Diskusi Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat menghadirkan narasumbar antara lain Profesor Mestika Zed dan Profesor Asrinaldi dari Akademisi, Imam Wahyudi dari Dewan Pers dan Aristo Munandar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selain dari unsur kehumasan sekretariat DPRD, peserta diskusi kehumasan ini juga melibatkan wartawan dari berbagai media massa di Sumatera Barat. (feb)
