MENTAWAI – Polres Kepulauan Mentawai dianugerahi piagam penghargaan sebagai 10 besar Satuan Kerja (Satker) berprestasi pengelolaan keuangan kategori sedang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang wilayah Sumatera Barat.
Penerimaan piagam penghargaan tersebut langsung diterima Staf Seksi Keuangan Polres Kepulauan Mentawai melalui Briptu Marsudi Jelita di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang, Rabu (25/9) kemaren.
Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP. Hendri Yahya menuturkan, prestasi itu terwujud berkat saran dan kerjasama dengan instansi yang ada dalam pengelolaan keuangan negara. Prestasi itu harus dipertahankan untuk memacu keprofesionalan dalam penggunaan anggaran.
“Pelaporan keuangan harus tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran, karena anggaran yang digunakan merupakan amanah dari rakyat,” Kata Hendri Yahya kepada padangmedia.com, Kamis (26/9).
Dikatakan, penghargaan yang diberikan KPPN Padang merupakan hasil penilaian dari 350 Satuan Kerja (Satker) yang ada di wilayah Sumatera Barat. Salah satunya Polres Kepulauan Mentawai mendapat 10 besar kategori pengelolaan keuangan sedang dari anggaran Rp1 sampai Rp50 miliar.
Selain itu, penilaian diberikan dengan indikator terkait pertangungjawaban seperti penyerapan anggaran, akurasi rekonsiliasi laporan keuangan serta penyampaian rencana penarikan dana masing-masing satker.
Lebih lanjut, Hendri Yahya mengatakan, keberhasilan tersebut menurutnya atas kerja keras pengguna anggaran di jajaran Polres mentawai, baik bagian, satuan maupun polsek yang berada diempat pulau besar mentawai dalam membuat dan menyusun laporan keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tepat waktu.
Di sisi lain, kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, menurutnya, bukan hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran. Namun, juga ditentukan dari tata kelola keuangan yang baik dan berkualitas.
“Jadi, untuk menuju tata kelola keuangan yang berkualitas, diperlukan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan atas regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini perlu ada perhatian dan pengawasan setiap masing-masing satuan kerja,” ujarnya.
Hendri Yahya menghimbau satuan fungsi lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan satuan fungsi lainnya dalam mengelola keuangan, sehingga terwujud pertanggunjawaban keuangan yang legal, akuntabel, transparan dan proporsional. Poin yang terpenting mematuhi kewajiban tata kelola keuangan, tukasnya. (ers)
