MENTAWAI – Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai melantik 21 pejabat eselon II Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkup Pemkab Mentawai di aula Sekretariat Umum Daerah, Senin (9/1). Pejabat eselon II yang sudah dilantik akan dievaluasi kinerjanya dalam waktu dua bulan ke depan.
Syafrizal dalam sambutannya mengungkapkan, pelantikan dan penempatan jabatan pada hakekatnya merupakan dinamika dalam kehidupan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu, kepada pejabat yang sudah diberikan amanah dan kepercayaan betul-betul menjalankan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing.
Ditegaskan, amanah atau kepercayaan akan menjadi tolak ukur untuk dilakukan evaluasi kinerja setiap pejabat pada bulan pertama dan kedua. Apabila tidak ada perubahan, maka Pj. Bupati berhak melakukan pergantian jabatan. Kepada pejabat yang baru dilantik, Syafrizal meminta segera melakukan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, untuk menyusun dan mengajukan nama-nama pejabat eselon III dan IV, karena sesuai aturan pengusulan nama pejabat eselon III dan IV harus persetujuan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Kalau terlalu lama, tentu akan berdampak kepada percepatan pelaksanaan tugas di pemerintahan,” ungkapnya.
Selain itu, kata Syafrizal, banyak informasi yang diterima bahwa masih ada pejabat eselon II dan IV yang melakukan perjalanan dinas ke daerah tanpa sepengetahuan pimpinan. Hal itu perlu ditegaskan untuk tidak semerta-merta mendahului kebijakan pimpinan. Kepada pimpinan OPD harus mengontrol bawahannya supaya tidak merusak yang lainnya.
Menurut Syafrizal, selama ia masih menjabat sebagai Pj Bupati Mentawai, tidak ada lagi ditemukan yang namanya bawahan yang melakukan perjalanan dinas tanpa ada persetujuan pimpinan. Dengan pelantikan tersebut, maka 9 jabatan eselon II di lingkup Pemkab Mentawai akan mengalami kekosongan, karena adanya penambahan OPD baru. Dua di antaranya merupakan jabatan staf ahli. Sementara tujuh pejabat lainnya seperti Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perikanan, Kepala SATPOL-PP dan Damkar, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kekosongan jabatan akan diisi dengan proses lelang jabatan yang akan dilaksanakan dalam tahun ini, pungkasnya. (ers)
