PADANG – Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Mandeh diharapkan didukung oleh lintas sektoral dan lintas daerah. Pemerintah Kota Padang hendaknya melepas “ego sektoral” karena pembangunan jalan lingkar KWT Mandeh saat ini terkendala pada titik yang masuk dalam kawasan Kota Padang.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas mengimbau setiap daerah yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh dapat memberikan dukungan dan melepas “ego sektoral”. Persoalan pembebasan lahan pembangunan jalan dari Sungai Pisang hendaknya bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang.
“Pengembangan KWT Mandeh saat ini tidak terkendala di dalam kawasan tetapi terganjal persoalan pembebasan lahan pembangunan jalan di Sungai Pisang. Ini perlu perhatian dari Pemko Padang untuk menyelesaikan persoalan lahannya untuk memberi dukungan terhadap pengembangan Mandeh,” katanya, Selasa (25/4).
Dia menyebutkan, pengembangan KWT Mandeh akan menjadi lamban kalau tidak mendapat dukungan dari Kota Padang dalam pembangunan infrastruktur jalan. Untuk itu, dia meminta agar Pemko Padang memberikan dukungan dalam membebaskan lahan untuk jalan lingkar menuju Mandeh.
Dia mengingatkan, di era otonomi daerah, saling dukung antar pemerintah daerah akan sangat menentukan kemajuan daerah. Kemajuan pembangunan daerah tidak akan tercapai kalau masing-masing daerah tidak melepas “ego sektoral” dan tidak memberikan dukungan kepada daerah tetangga.
Dalam pengembangan KWT Mandeh, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan harus saling mendukung karena jalan yang akan dibangun untuk menuju kawasan berada di dalam wilayah Kota Padang. Kondisi saling mendukung juga diminta bagi daerah lain bertetangga di Sumatera Barat.
“Harus saling mendukung, tidak saja Padang dan Pesisir Selatan tetapi juga daerah lain di Sumatera Barat. Dengan demikian maka percepatan pembangunan daerah bisa terwujud,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Saidal Masfiuddin juga mengajak Pemko Padang ikut memberikan andil dalam pengembangan Mandeh. Keberhasilan KWT Mandeh nantinya tidak saja memberikan manfaat kepada Pesisir Selatan tetapi juga Kota Padang.
“Jalan menuju Mandeh melintasi wilayah Kota Padang, jadi butuh dukungan dari Pemko Padang. Manfaat dari keberhasilan pembangunan Mandeh bukan saja dinikmati oleh Pesisir Selatan tetapi juga akan dinikmati oleh Kota Padang,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumatera Barat asal Pesisir Selatan ini mengajak Pemko Padang untuk ikut peduli dengan pengembangan Kawasan Mandeh. Pemko hendaknya bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan dan membantu menuntaskan persoalan pembebasan lahan. Dengan dibangunnya jalan menuju kawasan Mandeh, juga akan berdampak ekonomi kepada masyarakat di sepanjang jalan.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Yulfitni Djasiran menyebutkan, diantara lahan yang belum tuntas dalam pembangunan jalan KWT Mandeh antara lain pada paket pekerjaan dari Telukkabung-Sungai Pisang yang berada di dalam wilayah Kota Padang. Kemudian pada titik antara Sungai Pinang menuju Sungai Nyalo di dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
“Kalau persoalan ini tidak tuntas, tentunya anggaran yang sudah disediakan terancam kembali ke pemerintah pusat,” tandasnya.(feb)
