PADANG – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2017 diprediksi akan mengalami perlambatan. Kondisi itu disebabkan komposisi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan yang lebih besar kepada belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit usai rapat paripurna penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2017, Jumat (25/11) mengungkapkan, kondisi itu tidak bisa dihindari karena anggaran banyak tersedot untuk belanja pegawai sehingga belanja pemerintah untuk barang dan jasa menjadi berkurang.
“Anggaran belanja pegawai yang naik cukup besar tahun depan menggerus anggaran tahun 2017 sehingga diprediksi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat,” katanya.
Dari APBD sebesar Rp6,246 triliun, untuk belanja daerah adalah sebesar Rp6,226 triliun dan pendapatan sebesar Rp6,111 triliun. Dari belanja sebesar itu, Rp4,187 triliun merupakan belanja tidak langsung dan belanja langsung hanya Rp2,039 triliun. Belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung mencapai Rp2,273 triliun lebih, bahkan lebih besar dari belanja langsung.
“Dengan komposisi tersebut, tentunya belanja pemerintah akan berkurang sehingga roda perekonomian masyarakat juga akan sedikit terpengaruh yang akhirnya berdampak kepada melambatnya pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Meski diprediksi melambat, namun Nasrul menegaskan pemerintah daerah akan berupaya tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 persen lebih. Menggaet investasi untuk masuk ke daerah merupakan upaya yang bisa memacu gerakan ekonomi.
“Langkah menggaet investasi dilakukan dengan melakukan promosi potensi investasi kepada calon investor sehingga tertarik untuk masuk,” lanjutnya.
Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Sumatera Barat tahun 2017 dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim. (feb)
