PADANG – Gubernur Sumater Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menjamin masyarakat kurang mampu yang tidak membayar BPJS tetap mendapatkan fasilitas berobat melalui dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Saya minta kepada pihak rumah sakit, jika ada pasien yang berobat dan tidak punya uang untuk membayar BPJS, jangan ditolak, tetap layani, nanti Baznas yang akan ganti,” tegas Irwan di Mercure Hotel Padang, Senin (14/5).
Irwan menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan instruksi sesuai dengan Pergub no 3 tahun 2016, agar Pemerintah Daerah (Pemda) menganggarkan dana secara maksimal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran premi BPJS tersebut bagi masyarakat.
“Tinggal kesiapan atau kemauan dari Pemda itu sendiri untuk meningkatkan pelayanan BPJS. Berapa mereka sangup kami siap menambah anggarannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan bahwa saat ini banyak kesalahan data pemerintah yang berdampak kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program jaminan pemerintah seperti, KIS dan KIP.
“Semestinya seluruh keluarga yang mendapatkan program PKH anak-anaknya harus mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun faktanya tidak seperti demikian,” ujarnya.
Untuk provinsi Irwan menyebutkan, setiap tahun selalu anggaran yang dialokasikan untuk membantu jaminan kesehatan bagi warga di kabupaten kota berlebih bahkan hingga Rp50 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday mengungkapkan saat ini baru sekitar 7,3 persen masyarakat miskin yang mengikuti BPJS kesehatan.
“Masih sedikit jumlah masyarakat miskin yang diakomudir BPJS kesehatan bahkan pemerintah sudah membayar preminya,” kata Merry. (peb)
