PADANG – Ditengarai ada pihak tertentu yang menyebut Padang tidak siap menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau Penastani XVI 2020. Hal itu disayangkan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, karena menurutnya persiapan sudah dilakukan sejak 2017 lalu.
“Siapa bilang Padang tidak siap? Kita sudah menyiapkan diri mulai dari persiapan melalui dokumen perencanaan RPJM, RKPD dan KUA-PPAS sampai kita anggarkan dananya dalam APBD kota Padang. Bahkan pihak PDAM sudah menyiapkan juga sebanyak 5000 pemasangan baru untuk Rumah penduduk dengan gratis, Apa lagi kekurangan kita ?,” tanya Mahyeldi saat dikonfirmasi wartawan di Balaikota Padang, Selasa (11/12/2019).
Seandainya saja tidak melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan aturan dan muncul saja anggaran di APBD, maka menurut Mahyeldi , ini bisa ada permasalahan hukum, atau bahasa lazimnya kegiatan naik ditengah jalan. Apa mungkin daerah lokasi penas tani saat ini sudah mempersiapkan dokumen perencanaan mulai dari RPJM, RKPD, KUA-PPAS dan muncul saja di APBD nya, kasihan juga daerah tersebut jika tidak melaksanakan mekanisme tersebut dan bermasalah hukum nantinya
“Sejak awal sudah saya kritisi melalui Kepala Badan PPSDM di kementerian Pertanian. Saya tanyakan soal bintang – bintang dalam penilaian evaluasi ini. Masa kesiapan anggaran sama antara Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Kalau sama kesiapan anggaran berarti sudah lama diniatkan untuk memindahkan kegiatan Penastani dari kota Padang, Ada apa ini ?” tanya Mahyeldi lagi dengan mimik kecewa.
Mahyeldi juga mempersilahkan para wartawan untuk mengecek kesiapan di lapangan. “Silahkan tanya kesiapan masyarakat. Karena kami mendengar ada informasi bahwa masyarakat tidak siap dan menolak dalam menyelenggarakan Penastani tersebut. Makanya banyak masyarakat yang datang menemui kami dan Sekda. Masyarakat di tiga kecamatan tersebut, Kuranji, Koto Tangah dan Nanggalo sudah menyatakan siap menjadi tuan rumah, kok ada yang bilang kami tidak siap,” ungkap Mahyeldi.
Lebih lanjut, bahkan rapat 2 Desember lalu saat dilakukan evaluasi dan penilaian, dirinya selaku Walikota Padang maupun unsur lain di pemerintah Kota Padang malah tidak diundang.
“Sungguh aneh di saat mengadili seseorang tapi yang bersangkutan tidak hadir.Apakah adil pengadilan seperti itu.Sementara pihak lain justru yang dihadirkan dalam Rapat tersebut,” sesal Walikota Padang Mahyeldi.
Masih banyak lagi keanehan – keanehan lain yang menurutnya ditemukan dalam hal ini. Seperti diantaranya, surat – surat yang dimundurkan tanggalnya. “Saya sampaikan pada media, kalau memang itu keputusannya, keputusan tersebut tidak benar dan terkesan emosional. Jangan karena tidak suka dengan seseorang menyebabkan kegiatan Penastani ini rusak. Saya kira itu bukan perilaku yang baik,” sebut Mahyeldi.
Senada dengan Walikota Padang Mahyeldi,Ketua LPM Kota Padang yang juga tokoh masyarakat Kuranji Irwan Basyir sangat menyayangkan dan bahkan keputusan yang keliru dari provinsi dengan surat yang sudah beredar kemana mana.”Kami kecewa dengan keputusan Penastani dipindahkan ke Padang Pariaman. Apa dasar pemindahannya. penuh dengan aroma politik,” sebut Datuk Irwan Basyir kecewa saat dihubungi.
Padahal kami dari LPM bersama RT dan RW sudah menyiapkan tempat yang baik untuk lokasi Penastani. bahkan banyak masyarakat yang kecewa karena sebagian masyarakat sudah memperbaiki rumah dan WC nya untuk menyambut kedatangan tamu Penastani Juni 2020 nanti.
Sebagai ibukota provinsi, keputusan ini jelas jelas melecehkan kami sebagai warga Padang. Ini adalah harga diri Kota Padang yang terkesan disepelekan saja kesiapan kami di Padang.Kami juga mendengar,Padang sudah cukup lama menyiapkan diri sebagai tuan rumah.Kenyataannya,ditengah jalan dipindahkan saja ke daerah lain,Apa ini adil namanya,” tuding Irwan Basyir mempertanyakan langkah keliru yang dilakukan provinsi dan panitia pusat.(rengga/der)
