PADANG – Kondisi ekonomi nasional dan ekonomi global sangat berpengaruh kepada perekonomian Sumatera Barat. Secara luas, hal itu berdampak kepada kondisi investasi, pertumbuhan ekonomi dan upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan hal itu sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) APBD tahun 2017 dalam rapat paripurna, Senin (15/8).
“Pertumbuhan ekonomi, lambannya masuk investasi merupakan pengaruh dari kondisi ekonomi global pada tahun 2015 yang secara tidak langsung berdampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran,” jelas Irwan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim tersebut.
Irwan menjelaskan, tertahannya investasi karena pengaruh ekonomi global dan nasional berimbas kepada terhambatnya penyerapan tenaga kerja. Disamping itu, kinerja ekspor yang sedikit melambat ikut mempengaruhi ekonomi Sumatera Barat di tahun 2015. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terlihat lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski banyak kendala yang dihadapi, ia menegaskan, akan melakukan berbagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Apalagi, di tahun 2017 nanti, akan terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK ke provinsi.
“Pengalihan ini sedikit banyak akan berpengaruh kepada kondisi keuangan daerah namun akan dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan tersebut,” lanjutnya.
Irwan menambahkan, dalam penyusunan RKUA PPAS APBD Sumatera Barat tahun 2017, akan menjadikan saran dan masukan dari DPRD sebagai perbaikan dan peningkatan baik dari sisi pendapatan maupun dalam melakukan efisiensi anggaran belanja daerah. Belanja daerah akan diprioritaskan bagi program-program pembangunan yang sangat mendesak dengan mengacu kepada aturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dalam sambutannya membuka rapat paripurna menyampaikan, secara garis besar ada enam item yang menjadi catatan DPRD untuk dijadikan titik fokus perhatian pemerintah daerah. Diantaranya, adalah masalah arah kebijakan dan program pembangunan yang belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Fraksi-fraksi menilai bahwa arah kebijakan dan program kegiatan yang diakomodir dalam RKUA PPAS belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi,” kata Hendra.
Disamping itu, arah kebijakan tersebut juga dinilai belum menyentuh upaya pengurangan angka kemiskinan dan menekan pengangguran serta mendorong pertumbuhan sektor riil. Fraksi DPRD menurut Hendra meminta pemerintah daerah melakukan penajaman terhadap program kegiatan.
Disamping itu, fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat juga menilai bahwa belum ada keselarasan arah kebijakan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan tahun 2017 relatif masih rendah dari potensi yang mungkin dapat dicapai.
Hendra melanjutkan, alokasi Belanja Daerah masih belum proporsional dan berpihak kepada masyarakat. Perlu dilakukan rasionalisasi anggaran agar belanja langsung khususnya belanja modal dan belanja barang dan jasa perlu ditingkatkan. Nomenklatur SKPD juga perlu disesuaikan dengan mempedomani PP nomor 18 tahun 2016 dan Instruksi Mendagri nomor 061/2911/SJ tahun 2016.
Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi akan didalami oleh DPRD melalui pembahasan sehingga apa yang menjadi saran dan masukan DPRD serta hal-hal lainnya masih bisa dilakukan penyempurnaan. (feb)
