BUKITTINGGI – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memasang target besar di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Tahun 2017, jumlah IKM ditargetkan bertambah sebanyak 182.000 unit menjadi 4,036 juta atau meningkat 4,7 persen dari sebelumnya 3,85 juta di tahun 2016.
“Kemenperin memang tengah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan daya saing IKM, khususnya di Sumatera Barat agar mampu berkompetisi di kancah nasional dan global,” kata Plt. Sekretaris Jendral Kemenperin Haris Munandar disela kegiatan Koordinasi Kehumasan Kemenperin di Bukittinggi, Rabu (15/3).
Menurut Haris, Kemenperin telah menyusun program strategis dalam memacu produktifitas dan meningkatkan daya saing IKM sesuai yang diamanatkan UU Nomor 3 tentang perindustrian, khususnya menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memacu sektor industri yang menjadi mayoritas dari populasi Indonesia.
“Program tersebut guna memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam upaya memfasilitasi promosi dan pemasaran IKM, kata Sekjen, jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran melalui keikutsertaan pada pameran. Direncanakan sebanyak 157 IKM akan diikutkan pada pameran di luar negeri.
“Upaya lain yang tak kalah penting adalah branding produk IKM nasional dengan meluncurkan e-Smart IKM yang mewadahi para pelaku IKM potensional untuk mesarkan produk unggulan. Ini bekerjasama denganmarketplace yang sudah ada,” sebutnya.
Haris juga meminta agar pelaku IKM nasional dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang telahdilakukan kemenperin dalam meningkatkan daya saing produknya. “Kami memiliki Baristand Industri di berbagai wilayah Indonesia, yang bisa memfasilitasi dalam pembuatan produk yang sesuai standar,” tegasnya.
Misalnya, meningkatkan potensi IKM di Sumatera Barat. “Banyak yang bisa diangkat dari daerah-daerah, seperti di Padang memiliki kekuatan IKM makanan dan fashion,” ujar Haris.
Dalam pembangunan tenaga kerja industri, Kemenperin fokus pada pelatihan dan pendidikan nasional. Kemenperin telah meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match industri dengan SMK) yang dirluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Peluncuran program vokasi ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. ”Bahkan kami telah mengusulkan untuk peningkatan kompetensi bagi para lulusan SMK yang diakui setara dengan Diploma 1. Penyelenggaraan program ini akan bekerjasam dengan Kemen Ristekdikti,” paparnya.
Haris menjelaskan, penerapan pendidikan vokasi di Indonesia dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda .”Untuk itu kami mengembangkan kerjasama dengan negara-negara yang telah menjalankan pendidikan sistem ganda, seperti Jerman dan Swiss.
Sementara itu, pada kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kehumasan Kementerian Perindustrian ini Sekjen Haris Munandar didampingi Kepala Biro Humas Kemenperin, Setia Utama menekankan agar fungsi humas lebih maksimal. Pengoptimalan fungsi humas akan lebih mengangkat reputasi dari satuan kerja (Satker) dan unit pendidikan yang sebetulnya memiliki potensi besar.
“Optimalnya fungsi humas dalam menonjolkan citra positif satuan kerja berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap program-program Kementerian yang sedang mendapatkan perhatian lebih,” kata Haris.
Sementara itu, Kabiro Humas Setia Utama memaparkan, pemanfaatan media sosial disamping bermitra dengan media mainstream akan mendorong Satker di bawah Kemenperin dikenal luas terkait program dan spesifikasi kegiatannya.
“Bila tidak ada publikasi, hal-hal besar yang diperbuat luput dari pengetahuan publik sehingga mempengaruhi nilai kerja yang dilakukan,” kata Setia Utama di hadapan peserta yang terdiri dari 29 satker Kemenperin dari seluruh Indonesia, ditambah humas dari kabupate/kota yang ada di Sumatera Barat. (der/r)
