PADANG – Gencarnya desakan DPRD Kota Padang menyuarakan Baznas agar diaudit ditanggapi biasa saja oleh Ketua Baznas Kota Padang Epi Santoso. Menurut Epi, sebagian anggota dewan berbeda persepsi memahami tentang Baznas, padahal audit sudah dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP).
“Mungkin beda persepsi dalam memahami Baznas. Untuk audit laporan keuangan, Baznas sudah diaudit KAP. Jadi, DPRD minta diaudit siapa lagi?” tanya Epi Santoso saat dihubungi, Ahad (6/5/2018).
Epi menjelaskan, sejak tahun 2016, laporan keuangan Baznas sudah diaudit. Laporan keuangan tahun 2016 diaudit KAP dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan laporan keuangan 2017 tengah proses audit dan dalam waktu dekat keluar hasilnya.
“Sekarang laporan 2017 sedang diaudit KAP. Menunggu hasilnya keluar dalam waktu dekat,” kata Epi.
Untuk hasil laporan keuangan, termasuk pengelolaan zakat infak, sadaqah dan wakaf (ziswaf), kata Epi lagi, semua selalu di-publish di media massa. “Kita ada bukti kliping koran yang memuat pengelolaan ziswaf, meliputi pencapaian pengumpulan, penyaluran dan program,” ujar Epi.
Soal undangan DPRD untuk “hearing” sudah dipenuhi. “Sekadar hearing tentu kami hormati. Kalau untuk melaporkan keuangan, tentu bukan ke DPRD, karena menurut aturannya bukan begitu,” terang Epi.
Sebelumnya, terkait pemanggilan Baznas oleh DPRD memunculkan pro dan kontra. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menegaskan, DPRD Kota Padang tidak mengintervensi pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Padang. Namun, menurut Elly, anggota dewan hanya merespon laporan masyarakat kepada anggota dewan maupun DPRD secara lembaga.
Menurutnya, anggota dewan merupakan orang-orang yang dipilih dan dipercaya rakyat untuk mewakili mereka. Maka, setiap laporan atau pengaduan rakyat wajib direspon DPRD Kota Padang. (der)
