SAWAHLUNTO – Komisi I DPRD kota Sawahlunto menilai Dinas Kesehatan dan Sosial (Dinkesos) kota Sawahlunto sangat lamban dalam mengatasi merebaknya wabah Demam Berdarah (DBD) yang terjadi baru-baru ini.
Hal itu disampaikan Sekretaris komisi I Epy Kusnadi dalam rapat kerja komisi I yang dipimpin ketua Komisi Dasrial Ery bersama Dinkessos di ruang rapat gedung dewan, Rabu (6/1).
“Mengapa Dinkes begitu lamban dalam mengatasi kasus DBD, apa menunggu orang meninggal dulu, baru ada action,” tegas Epy Kusnadi di hadapan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial, Ambun Kadri beserta jajarannya.
Pada rapa yang juga dihadiri anggota komisi I lainnya, Wulan Mayasari, Armando, dan Neldaswenti ini pihak Dinkesos mengakui Sawahlunto endemis DBD karena sudah 3 tahun terjadi secara berturut-turut.
Kadis Ambun kadri menyatakan untuk mengatasi DBD yang tengah terjadi, Dinkes telah melakukan berbagai upaya, diantaranya sudah ada penyuluhan, pemberantasan sarang nyamuk, termasuk penyemprotan dan goro.
“Kami telah melaksanakan sesuai dengan aturan. Sedangkan untuk penyemprotan, kami memang selektif melaksanakannya karena menggunakan bahan kimia. Untuk itu, kami lebih memberdayakan masyarakat melaksanakan PSM dan pembersihan lingkungan,” katanya.
Kota Sawahlunto daerah yang terbanyak warganya terserang demam berdarah. Data yang didapat dari Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Sawahlunto, hingga minggu ketiga Desember 2015 terdapat 143 kasus DBD dengan 3 orang meninggal. (tumpak)
