PADANG- Pernyataan yang disampaikan Pimpinan DPRD Padang beberapa waktu lalu di beberapa media cetak dan elektronik yang menyayangkan tidak ada pihak-pihak yang mestinya berada di garda terdepan seperti BPBD-PK. Kelompok Siaga Bencana (KSB) menampakkan wajah ketika terjadi gempa bumi 7,8 SR pekan lalu dinilai sebagai berbicara asal bunyi (asbun). Dibilang asbun, DPRD Padang pun meradang.
Emnu Azamri, anggota DPRD Kota Padang mengingatkan, pihak-pihak terkait terutama SKPD dan pihak lainnya jangan asal tuding dan mengeluarkan pernyataan DPRD “asbun”. Yang perlu diketahui, bahwa DPRD bukan lembaga pelaksana teknis. Yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan adalah SKPD sementara DPRD bertugas menganggarkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatannya.
“Jangan DPRD pula yang disuruh belajar. DPRD sudah menganggarkan dan tugas selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan program yang telah dianggarkan,” tegasnya.
Ia menyayangkan statemen Kelompok Siaga Bencana (KSB) di jejaring sosial yang mengatakan DPRD asbun dan menuding DPRD tidak menganggarkan dana simulasi. Termasuk juga pernyataan salah seorang pimpinan SKPD di jejaring sosial yang memberikan pernyataan bahwa Emnu Azamri anggota DPRD Padang seharusnya belajar dengan manajemen bencana, jangan asal bunyi.
“Jadi yang perlu paham hal tersebut adalah SKPD masing-masing. Bukan saya dan bukan anggota dewan yang lain sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk mengerti atau memahami. Tugas anggota dewan mengkoreksi dan memonitor kerjaan pemerintah, jadi jangan dibilang kami asbun saja,”balasnya.
Iswandi Muchtar, sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang mengingatkan, agar tidak saling menyalahkan. Apa yang telah terjadi hendaknya menjadi bahan kajian dan introspeksi. Terkait tudingan DPRD yang tidak menyediakan anggaran, Iswandi menegaskan bahwa DPRD Padang selalu menganggarkan dana dari APBD terhadap SKPD apalagi yang menjadi skala prioritas.
“Jadi tidak benar kalau DPRD tidak mau menganggarkan. Persoalannya apakah dana itu diajukan dan setelah itu semua juga tergantung dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), apakah dana itu disetujui atau tidak,”tegasnya lagi. (baim).
