JAKARTA – Selain masalah politik, hukum, dan sosial, pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memamerkan hasil-hasil kerja pemerintahan yang dipimpinnya.
Dilansir dari setkab.go.id, Presiden menyebutkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung, ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, dan inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Bahkan, inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir.
“Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8) siang.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga, lanjut Presiden, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Selain itu, untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu 9,82 persen pada Maret 2018.
“Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret 2018,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan diperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga pada tahun 2014 menjadi 6 juta keluarga penerima manfaat di 2016, dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada 2018.
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, sambung Presiden, telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa di 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.
Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri, menurut Presiden Jokowi, telah mencapai lebih dari 199 juta orang, dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya. (peb)
