Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua Komisi IV Maidestal Hari Mahesa Menerima Kedatangan Demo Ratusan Pelamar Tes CPNS di Gedung Bundar DPRD Kota Padang. (baim)
PADANG – Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memadati kantor DPRD Padang untuk mengadukan nasib mereka karena tidak dinyatakan lolos secara administrasi oleh BKD Padang pada, Senin (29/10). Sebelumnya, persoalan itu juga telah disampaikan kepada Komisi IV DPRD Kota Padang, Jum’at (26/10). DPRD Kota Padang melalui Komisi IV memfasilitasi pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang Habibul Fuadi untuk mendengarkan apa persoalan yang dihadapi ribuan pelamar tes CPNS ini.
Koordinator aksi demo CPNS, Toni Kusmiran menyampaikan, mereka berorasi ke DPRD Padang setelah sebelumnya juga sudah mengadukan persoalan itu ke berbagai instansi seperti ombudsman, DPRD Sumbar dan kini ke DPRD Padang.
Menurutnya, dalam proses penerimaan CPNS di Pemko Padang, mereka merasa ada kejanggalan yang luar biasa, dimana kebanyakan dari pelamar tersebut berkas mereka sudah dinyatakan lengkap saat mendaftar secara online melalui situs http:/sscn.bkn.go.id.
“Namun, ketika berkas itu dikirimkan ke BKD Padang, ternyata berkas kami dinyatakan tidak ada. Padahal, kami mengirimkan melalui pos dan ada resi pengiriman dan tanda terima oleh BKD. Ini kan luar biasa,” ujarnya
Selain itu, ada beberapa persoalan lain diantaranya soal tidak adanya akreditasi perguruan tinggi saat pelamar lulus kuliah dan kasus ini banyak dijumpai pada pelamar lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa mengajak perwakilan untuk berunding di ruang sidang DPRD yang juga mengundang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang Habibul Fuadi.
Sekedar diketahui, Pemko Padang menyediakan 558 formasi pada penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 yang didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang, Habibul Fuadi saat bertemu dengan pendemo menerangkan bahwa kriteria CPNS 2018 sesuai dengan peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.
“Dari 8.345 yang mendaftar, hanya 4.303 yang lulus verifikasi,” ucap mantan Kadisdik Padang di DPRD Kota Padang.
Ia menjelaskan bahwa dari 40 jenis lowongan CPNS yang ada, BKD Kota Padang hanya berfungsi untuk melakukan verifikasi sesuai dengan sistem aplikasi yang ada. “Kami tidak bisa berbuat banyak dan kami bekerja sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh kementerian PANRB,” ucapnya.
Lalu, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra sangat terkejut bahwa 45 persen CPNS tidak dapat lulus administrasi yang telah ditetapkan. ” Tidak mungkin, sebagian peserta ini tidak mempunyai kompetensi dalam mengikuti CPNS. Memangnya kualitas kita di Padang ini rendah,” ujar kader Golkar ini.
Untuk memberikan solusi, ia akan membuat surat dan akan berkonsultasi dengan BKN pusat tentang keluhan dan usulan dari para pendemo.
“Saya mengusulkan agar berkoordinasi kembali dengan BKN Pusat tentang keluhan dari CPNS yang tidak lulus seleksi verifikasi ini. Saya harap para CPNS sabar dan berdoa semoga ada jalan keluarnya,” pungkasnya. (baim)
