PADANGPANJANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangpanjang lakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bersama BPS Provinsi Sumatera Barat yang dicanangkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Prof. Dr. Irwan Prayitno S.Psi, M.Sc, Rabu (17/6).
Pencanangan yang dilakukan di Kantor BPS masing-masing Kabupaten/Kota se Sumbar melalui Video Conference itu, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan BPS.
Penandatangan tersebut dilakukan oleh Kepala BPS Kota Padangpanjang Arius Jonnaidi, SE, ME, Walikota Padangpanjang diwakili Asisten I Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, SH, MM, Kepala Kejaksaan Negeri Dwi Indrayati, SH, MH, Kepala Pengadilan Negeri Supardi,SH, MH, Kepala Kemenag Drs. Gusman Piliang, MM dan Kepala Dinas Kominfo Drs. Ampera, SH, M.Si.
Asisten I Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, SH, MM, yanf menyaksikan langsung pencanangan tersebut mengucapkan apresiasi kepada BPS yang telah memberikan pelayanan yang baik terutama dalam sensus penduduk.
“Berkat layanan yang diberikan, BPS Padanpanjang menjadi peringkat terbaik pertama di Sumbar dibanding BPS Kabupaten/Kota lainnya dalam data sensus penduduk yang mencapai 41 persen, tentu kami yakin kedepannya BPS akan lebih meningkatkan layanannya,” ujar Syahdanur.
Disamping itu, pihaknya juga mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM saat ini sebelumnya telah dilakukan oleh BPS hanya saja melalui pencanangan ini akan ada lebih lagi peningkatannya.
Sementara itu Kepala BPS Kota Padangpanjang Arius Jonnaidi, SE, ME menambahkan dengan adanya pencanangan ini diharapkan berdampak positif terhadap BPS untuk mewujudkan visi BPS yaitu sebagai Penyedia Data Statistik Terpercaya untuk semua.
“Kami berharap agar seluruh elemen masyarakat, mulai dari jajaran Pemerintahan Daerah, akademisi, para pengamat serta pemerhati pembangunan untuk dapat memberi dukungan sehingga dapat berdaya guna untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi daerah serta mewujudkan tatanan zonasi yang berintegritas dan berkinerja unggul,” pungkasnya (de)
