PADANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat diminta untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pelayanan publik. Alokasi anggaran belanja pegawai yang cukup besar harus diimbangi dengan peningkatan kinerja.
Hal itu diingatkan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar, terkait anggaran belanja pegawai tahun 2018, Kamis (23/11). Menurutnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018, anggaran yang tersedot untuk belanja pegawai diperkirakan sekitar Rp2,2 triliun dari alokasi belanja daerah sekitar Rp6,09 triliun.
“ASN harus meningkatkan kinerja, terutama dalam pelayanan publik harus optimal. Belanja daerah tahun depan akan banyak tersedot untuk belanja pegawai karena adanya pengalihan kewenangan,” kata Aristo.
ASN harus meningkatkan kedisiplinan agar bisa memacu kinerja pelayanan publik tersebut. Dia mengingatkan, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan akan terus memantau kinerja ASN. Penerapan sanksi oleh kepala daerah melalui kepala OPD harus dilakukan dengan tegas bagi ASN yang melanggar, tanpa pandang bulu.
Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas menyebutkan, dari sekitar Rp6 triliun lebih untuk belanja daerah, sekitar Rp3,9 triliun merupakan belanja tidak langsung. Sekitar Rp2,2 triliun anggaran belanja tidak langsung tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan sekitar Rp2,1 triliun. (feb)
