AMBON – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) tidak mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga. Hal tersebut diserahkan kepada Presiden, untuk menghindari kegaduhan.
Hal itu ditegaskan Menteri PANRB dalam seminar Inovasi Pelayanan Publik dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Maluku, Rabu (8/2) seperti dikutip dari situs Kemenpan RB.
“Kami tidak akan mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Tetapi hal tersebut diserahkan kepada Presiden, untuk menghindari terjadinya kegaduhan,” katanya.
Kemen PANRB, lanjut Asman, baru saja selesai menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pemerintah kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, juga akan melakukan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pemerintah provinsi.
Dia mengungkapkan, dari penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas tersebut, ada daerah yang menunjukkan perbaikan dengan nilai A, B dan BB. Namun masih banyak juga daerah yang mendapat nilai C atau kurang. “Pemborosan yang terjadi hampir mencapai empat ratus triliun rupiah,” ulasnya.
Dalam seminar yang dihadiri Gubernur Maluku llham Salahudin tersebut, Asman meminta gubernur mengambil langkah supaya ke depan kinerja pemerintah kabupaten dan kota bisa meningkat. “Kalau perlu menunda DAU kepada kabupaten/kota yang nilai akuntabilitas kinerjanya C atau D,” lanjutnya.
Dia menyebutkan, pihaknya mentargetkan, tahun 2018 tidak ada lagi pemerintah daerah yang mendapatkan nilai C. (feb/*)
