JAKARTA – Untuk mencapai target program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dilakukan dengan sinergi dan secara gotong royong.
“Target Pemerintah Kabupaten Mentawai tahun 2019, masyarakat Mentawai sudah semuanya memiliki Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat,” kata Yudas Sabaggalet usai menerima UHC Award di aula Grand Mercure Jakarta, Rabu (23/5) malam.
Yudas mengatakan, dalam mewujudkan program JKN-KIS di wilayahnya, dilakukan secara bergotong royong. Artinya, masyarakat yang mampu tidak musti semuanya ditanggung pemerintah, harus diutamakan warga yang kurang mampu, ujarnya.
Selain itu, mewujudkan masyarakat menjadi sehat, harus didukung dengan data lengkap. Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab berupaya menyadarkan masyarakat yang berada di kecamatan, desa dan dusun untuk segera memberikan data supaya terdaftar menjadi anggota JKN-KIS.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, bagi masyarakat yang belum terjangkau dalam pendataan untuk kepentingan jaminan kesehatan di daerah pelosok Mentawai harus segera melaporkannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang belum memiliki kartu kesehatan,” sebutnya.
Melalui Inpres Nomor 8 tahun 2018, Presiden Jokowi juga mengintruksikan Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota serta meminta Gubernur mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program JKN-KIS.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Lahmuddin Siregar mengatakan, penghargaan UHC Award merupakan penghargaan menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga Pemkab Mentawai bisa mewujudkan pencapaian jaminan kesehatan lebih awal di tahun 2018.
Selain itu juga merupakan kerja keras seluruh lapisan masyarakat, baik dari tingkat kecamatan, desa dan dusun untuk meyukseskan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat di Bumi Sikerei hingga 95 persen. Dikatakan, komitmen untuk mencapai target 100 persen dilakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil. Karena, saat ini yang menjadi ‘PR’ adalah dalam bentuk pendataan serta masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Hal seperti ini harus ditingkatkan untuk didaftarkan kembali agar seluruh masyarakat Mentawai pada tahun 2019 sudah memilki jaminan kesehatan. Memang harus kerja keras untuk mencapai target program strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),” tuturnya.
Ia menambahkan, upaya saat ini adalah bagaimana agar masyarakat Mentawai semuanya bisa memiliki jaminan kesehatan, baik TNI-POLRI, mandiri, tenaga kontrak. Semuanya harus didaftarkan dengan cara melakukan gotong royong,” tukasnya. (ers)
