Kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) berdampak sangat buruk kepada kesehatan masyarakat. Kotoran manusia atau tinja mengandung miliaran mikroba diantaranya bakteri Eschericia coli (diare), Salmonella tiphy (Tipus), Vibrio cholerae (kolera) Virus Hepatitis dan Polio, Telur Cacing Cambuk, Gelang, Tambang, Kremi dan lainnya.
Pegiat kesehatan Lingkungan, Firdaus Jamal mengungkapkan, banyak penyakit yang menyerang manusia terutama anak – anak bersumber dari kotoran manusia. Baik ditularkan melalui perantaraan lalat maupun akibat air yang tercemar oleh rembesan air kotoran.
“Kotoran manusia jangan dianggap sepele. Perilaku BAB sembarangan menjadi pemicu timbulnya berbagai penyakit yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembang anak,” kata Firdaus yang juga Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat ini.
Firdaus menegaskan, kotoran manusia baik orangtua maupun anak – anak adalah sama berbahayanya. Sebab, pada dasarnya, kandungan bakteri berbahaya di dalamnya adalah sama.
Firdaus menegaskan, meningkatnya kasus stunting atau gizi buruk, juga dipicu oleh perilaku BAB sembarangan. Anak – anak yang sering terserang penyakit diare, alat pencernaannya mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal. Asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi tidak terserap secara baik, menyebabkan tubuh tidak mendapatkan gizi yang dibutuhkan.
Selain perilaku BABS, ancaman kesehatan dari bahaya kotoran manusia juga dipicu oleh buruknya sanitasi. Meskipun perilaku BABS bisa ditekan, namun sarana jamban masyarakat juga belum sepenuhnya aman.
Masih menjadi kebiasaan, ketika masyarakat membuat sarana jamban, tanki septik hanya berupa lubang tanah dengan cincin beton tanpa lantai. Bahkan, ada juga saluran jamban yang langsung mengalir ke drainase, sungai atau kolam ikan. Cara seperti ini menurut Firdaus belum sepenuhnya mengatasi persoalan karena hanya memindahkan tempat “jongkok” ke ruang tertutup sementara kotorannya masih dibuang ke alam terbuka.
“Air tanah akan tercemar disebabkan rembesan tanki septik, kembali ke sumur yang airnya dimanfaatkan untuk mandi, mencuci bahkan dikonsumsi. Jadi ancamannya terhadap kesehatan masih saja sama,” ulasnya.
Berangkat dari persoalan itu, sanitasi layak dan aman semakin menjadi perhatian. Selepas Millenium Development Goals (MDGs), muncullah program Sustainable Development Goals (SDGs) atau program pembangunan berkelanjutan. Bertempat di markas besar Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), pada September 2015 para pemimpin dunia resmi mencanangkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global.
Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik pemerintah, civil society organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.
Menurut, Firdaus, dari 17 tujuan SDGs, salah satunya adalah akses sarana air bersih dan sanitasi, yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen sarana air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Hal itu berarti, negara – negara di dunia sepakat bahwa sanitasi merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, kondisi Sumatera Barat sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, akses sanitasi layak baru mencapai 56,85 persen. Kenyataan ini menghadapkan Sumatera Barat kepada pekerjaan berat untuk mewujudkan sanitasi layak dan aman.
Dari 6 kota di Sumatera Barat, dua diantaranya sudah termasuk tinggi dalam pencapaian akses sanitasi layak yaitu Kota Pariaman dan Kota Payakumbuh. Bahkan, berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Smart, Payakumbuh sudah mencapai angka 100 persen sementara Kota Pariaman sudah mencapai 89,70 persen.
Apa upaya yang dilakukan oleh kedua kota tersebut sehingga bisa mencapai kemajuan signifikan dalam hal sanitasi? Bagaimana keberpihakan pemerintah kota di ke dua daerah terhadap program sanitasi dan bagaimana pula inovasi yang dilakukan dalam rangka menuju sanitasi layak dan aman?
Berdayakan TP-PKK, Pacu Pembangunan Tanki Septik Aman
Mewujudkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat, Pemko Pariaman melalui Dinas Kesehatan bersinergi dengan seluruh OPD terkait serta memberdayakan Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman Rio Arisandi melalui Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P3M) Siti Apsah menuturkan, menggandeng TP PKK, termasuk juga kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sangat efektif dalam mensosialisasikan PHBS. Karena kader PKK merupakan bagian dari masyarakat, memiliki jaringan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Buang air besar sembarangan (BABS) merupakan salah satu perilaku masyarakat yang kontra produktif dengan penerapan PHBS. Perilaku buruk tersebut juga menjadi bagian yang menjadi perhatian untuk disosialisasikan kepada masyarakat. “Melalui kader PKK yang ada di desa dan kelurahan, kita terus menggencarkan sosialisasi,” katanya.
Gencarnya sosialisasi PHBS, membuat kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat semakin meningkat. Perilaku BABS berangsur – angsur mulai hilang. Rumah masyarakat masing – masing sudah memiliki jamban meskipun belum sepenuhnya sesuai standar sanitasi aman. “Paling tidak, sudah jarang ditemui masyarakat yang BAB di ruang terbuka seperti di pinggir pantai atau di sungai,” ujarnya.
Dia menerangkan, Kota Pariaman terdiri dari empat kecamatan dengan tujuh Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Data kondisi kesehatan masyarakat, termasuk akses sanitasi, sarana air bersih dan hal berkaitan disusun berdasarkan data per Puskesmas.
Apsah mengungkapkan, terjadi penurunan kasus penyakit menular yang cukup menggembirakan. Masyarakat terjangkit penyakit menular yang dipicu oleh sanitasi buruk seperti diare, disentri, cacingan, kolera dan lainnya semakin menurun jumlahnya sejak beberapa tahun terakhir seiring digencarkannya sosialisasi kepada masyarakat.
“Memang masih ada kasus, namun melihat dari kondisi daerahnya, ada juga faktor lain seperti saluran drainase yang masih belum baik dan sebagainya. Tapi sudah terjadi penurunan dan itu menggembirakan,” ulasnya.
Apsah menyebut, keberhasilan dari PHBS juga tidak terlepas dari sinergitas program antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Dia mengungkap, Walikota Pariaman Genius Umar sangat telaten dalam mengevaluasi program OPD dan selalu menyandingkan program antar OPD sehingga benar – benar sesuai kebutuhan dan tepat pada sasaran.
Seperti dalam penyediaan sarana sanitasi, program tersebut langsung disinergikan dengan Dinas Perumahan Tata Ruang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dalam waktu tiga tahun, Dinas Pertakim LH telah memprogram pembangunan sanitasi layak dan aman.
Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat Tata Ruang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Diki Asar menyatakan, Pemko Pariaman sangat menyadari bahwa sanitasi terutama jamban tidak sekedar kebutuhan yang harus ada. Tetapi adalah bagaimana menciptakan sanitasi layak dan aman.
“Sanitasi memberikan pengaruh sangat besar dalam perkembangan kehidupan manusia. Ini bukan sekedar ada untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus dikelola dengan baik sehingga layak dan aman,” jelasnya.
Menyadari hal tersebut, melalui Strategi Sanitasi Kota (SSK), Pemko Pariaman memfokuskan sanitasi di dalam program sejak tahun 2017 lalu. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, pada tahun 2016 akses sanitasi baru mencapai angka 77 persen.
“Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sanitasi ini harus menjadi perhatian. Penyakit yang dipicu oleh buruknya sanitasi akan sangat berpengaruh kepada kesehatan dan perkembangan manusia,” tegasnya.
Diki menguraikan, mengacu kepada dokumen SSK, pihaknya memetakan lokasi prioritas sanitasi. Melelui program Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun ini program tanki septik komunal disebarkan di tujuh desa atau kelurahan. Masing – masing desa atau kelurahan mendapatkan 5 unit tanki septik komunal.
Selain itu, Islamic Development Bank (IDB) juga telah membantu Instalasi Pengelolaan Akhir Limbah (IPAL) komunal sejak beberapa tahun lalu. IPAL komunali ini berkapasitas minimal 50 saluran pembuangan rumah tangga.
Diki menyebutkan, tahun 2018, terealisasi sebanyak 80 unit tanki septik komunal dengan rumah terlayani sebanyak 1.474 unit terdiri dari 1.800 keluarga (KK) dengan 4.921 jiwa. Sementara untuk tahun 2019 dengan 12 unit IPAL pada tujuh lokasi jumlah penerima manfaat akan semakin meningkat.
“Tahun 2020 nanti akan dibangun lagi 57 unit tanki septik komunal. Sementara itu kami juga tengah mengusulkan ke kementerian tanki septik individual sebanyak 1.500 unit yang diharapkan dapat direalisasikan,” ujarnya.
Diki juga menyebutkan, tahun 2020 akan dibangun juga satu unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT). Rencana tersebut sudah masuk dalam penganggaran program kegiatan Pemko Pariaman pada APBD tahun 2020. Lokasinya berada di kawasan Tungkal Kecamatan Pariaman Selatan.
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Pertakim LH Kota Pariaman, Triana Sari menambahkan, syarat sanitasi aman adalah, tidak merembes langsung ke tanah. tanki septik yang diprogramkan, dirancang dengan teknologi yang mampu mencegah rembesan itu terjadi.
“Selama ini, masih banyak orang berpikiran bahwa kalau sudah ada septik tank sudah cukup. Tidak begitu, karena septik tank yang dibangun hanya berupa cincin beton tanpa lantai sehingga air limbah masih merembes langsung ke tanah,” katanya.
tanki septik yang aman, menurutnya, terdiri dari beberapa sekat mulai dari sumber limbah kemudian masuk ke tanki penampungan. Selanjutnya, air rembesan akan mengalir ke sekat berikutnya sementara kotoran mengendap di tanki utama. Kotoran di tanki utama akan terurai sehingga tidak lagi mengandung ekoli.
“Semua proses yang terjadi pada tanki septik tersebut tidak langsung ke tanah sampai air yang keluar benar – benar bersih tidak tercemar pada tanki terakhir baru bisa dibuang ke luar. Di satu daerah yang pernah kami kunjungi, berdasarkan pengujian labor, air yang keluar sudah sangat bersih ketika dibuang ke drainase,” katanya.
Dia berharap, selain adanya bantuan pemerintah, masyarakat yang ingin membangun rumah hendaknya berinisiatif untuk membangun tanki septik yang aman seperti yang diprogramkan tersebut. Prinsipnya, cairan di tanki penampungan tidak boleh merembes langsung ke tanah karena air tanah akan terkontaminasi dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan.
Payakumbuh Susun Data Primer Program Sanitasi
Sementara itu, setelah 100 persen akses sanitasi layak, Kota Payakumbuh saat ini bergerak ke program sanitasi aman. Masyarakat kurang mampu menjadi prioritas program ini, sementara untuk warga mampu diajak untuk ikut berinisiatif membangun sendiri sarana sanitasi layak dan aman.
Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Marta Winanda menyebutkan, meskipun akses sanitasi sudah 100 persen namun masih ada yang harus dilakukan yaitu sanitasi yang sehat. Artinya, 100 persen itu baru terhadap akses namun untuk urusan sanitasi tidak cukup sampai di situ.
“Kita harus tingkatkan kepada sanitasi yang layak dan aman karena akses sarana saja tidak cukup,” kata Marta.
Untuk mewujudkan hal itu, Marta menyebutkan saat ini pihaknya tengah mencoba menyusun data primer. Data tersebut diperlukan agar program dapat berjalan tepat sasaran sesuai prioritas.
“Ke depan, kami akan memiliki data primer sendiri by name by adress sehingga program sarana prasarana sanitasi semakin tepat sasaran,” katanya.
Dia menyebutkan, saat ini terdapat 33.046 keluarga di Kota Payakumbuh dengan jumlah rumah 28 ribu unit. Selama tiga tahun pihaknya telah menggarap sekitar 13 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. Data untuk program tersebut masih data sekunder karena masih berasal dari data Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain seperti Dinas Kesehatan dan lainnya.
Program sanitasi di Payakumbuh, lanjutnya, disusun berdasarkan Strategi Sanitasi Kota (SSK). SSK tersebut menjadi pedoman untuk pengembangan perumahan rakyat dalam rangka mewujudkan program sanitasi layak dan aman. Masyarakat yang membangun rumah disarankan untuk melengkapi dengan sarana sanitasi aman. Demikian juga kepada pengembang, Pemko Payakumbuh sangat menekankan agar memprioritaskan pembangunan sarana sanitasi, baik individual maupun komunal.
“Dalam masterplan tata ruang permukiman, pengembang perumahan diminta untuk membangun tanki septik komunal,” ujarnya.
Marta menceritakan, saat ini, boleh dikatakan seluruh masyarakat tidak ada yang mengalirkan limbah rumahtangga termasuk buangan jamban langsung ke drainase, sungai atau kolam. Kesadaran masyarakat meningkat karena gencarnya kampanye sanitasi layak dan aman dari seluruh OPD terkait. Menurutnya, persoalan sanitasi melibatkan banyak OPD seperti Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Tata Ruang Permukiman sendiri.
Bangun MCK Plus di Objek Wisata
Selain menggencarkan program sanitasi kepada masyarakat, Pemko Payakumbuh juga memiliki program Mandi Cuci Kakus (MCK) Plus. Program ini khususnya ditujukan untuk area publik seperti objek wisata.
“Sampai saat ini ada 30 unit MCK plus, utamanya ditempatkan di lokasi wisata,” terang Kadis Pertakim Kota Payakumbuh, Marta Winanda.
Dengan program sanitasi terpadu dan terarah tersebut, Marta berharap ke depan tidak ada lagi pencemaran akibat buangan limbah rumahtangga. Tidak ada lagi buangan langsung ke kolam ikan, drainase dan sungai – sungai.
Perbarui Teknologi Pengelolaan, IPLT Sungai Durian Diperbaiki
Dalam pada itu, pihaknya juga sudah menganggarkan perbaikan terhadap Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Sungai Durian. Perbaikan itu untuk memperbaharui teknologi pengelolaan karena IPLT dimaksud sudah beroperasi selama hampir 23 tahun.
“Rencana perbaikan IPLT Sungai Durian sudah masuk dalam penganggaran tahun 2020. Perbaikan untuk memperbarui teknologi pengelolaan karena memang sudah lama, sekitar 23 tahun,” ujarnya.
IPLT Sungai Durian dibangun di atas lahan seluas satu hektar. Menurut Marta, idle capacity IPLT Sungai Durian mencapat 30 meter kubik per hari, menampung limbah tinja dari jamban yang disedot dari rumah – rumah penduduk setiap hari.
Marta mengungkap, sebetulnya limbah tinja yang sudah masuk ke IPLT sangat baik untuk pupuk. Namun, sementara ini pemakaiannya belum populer di masyarakat. Limbah yang sudah diolah di IPLT tidak lagi mengandung ekoli sehingga aman untuk digunakan sebagai pupuk organik.
Upaya Pemko Pariaman dan Pemko Payakumbuh yang berkomitmen mewujudkan akses sanitasi layak dan aman untuk masyarakatnya tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pada prinsipnya, upaya penyehatan masyarakat tidak akan optimal jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Selain itu, peran dari kelompok masyarakat juga turut memberikan andil luar biasa dalam memacu peningkatan taraf kesehatan masyarakat.
Dengan terwujudnya PHBS secara totalitas, kualitas kesehatan masyarakat akan semakin baik sesuai dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Kasus gizi buruk, yang saat ini menjadi momok pada saatnya nanti tidak akan terjadi lagi. Semoga.
Febry D Chaniago
Wdya 9749
