AGAM – Gubernur Sumbar diwakili Staf Ahli Bidang Hukum Yulitar memimpin upacara Pembukaan Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) IV tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 di lapangan SMK N 1 Tanjung Mutiara, Selasa (26/9).
Acara itu juga dihadiri oleh Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Pusat Lili Kurniawan, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Nasridal Patria, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dan Kabupaten Agam, serta seluruh Pasukan Siaga Bencana Kabupaten/Kota se-Sumbar.
Sebelum upacara, pembukaan diawali dengan penampilan dari peserta jambore kabupaten/kota. Dilakukan penyerahan tropi bergilir dari Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria sebagai tuan rumah penyelenggara jambore ke IV, kepada Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Yulitar.
Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Nasridal Patria melaporkan, kegiatan jambore merupakan realisasi dari komitmen pelaksanaan jambore ke III di Sawahlunto tahun 2016 dimana acara itu menjadi agenda rutin BPBD Sumatera Barat yang dimulai tahun sejak tahun 2014.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas kewaspadaan dan meningkatkan kemampuan relawan atau kelompok siaga bencana dalam mengatasi bencana sehingga terwujudnya kerjasama dalam penanggulangan bencana,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria mengatakan, kegiatan jambore ini merupakan salah satu indikator penguatan Kabupaten Agam sebagai daerah tangguh bencana melalui penguatan di berbagai bidang, seperti penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Agam rawan bencana, berkat bantuan dan kerjasama dari BNPB Pusat, BPBD Sumatera Barat dan BPBD Kabupaten Agam dapat menyelamatkan penduduk dari bencana longsor.
“Kami menghimbau dan mengajak kepada para peserta jambore untuk mengambil momen ini sehingga meningkatkan kesiapsiagaan kita terhadap bencana,” tambahnya.
Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Pusat, Lili kurniawan sangat mengapresiasi kegiatan jambore IV yang dilaksanakan di Kabupaten Agam serta aktifnya pemerintah Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan pencegahan bencana.
“Dalam penanggulangan bencana pemerintah tidak bisa sendiri. Untuk itu, kita bersama dengan masyarakat dan seluruh elemen dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Yulitar dalam amanatnya mengatakan, Sumatera Barat rawan terhadap 12 bencana, di antaranya gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, letusan gunung, abrasi pantai, kebakaran, dan lainnya.
“Untuk itu, bentuklah SOP pencegahan bencana, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah siap, dan tidak bingung lagi berbuat apa,” pungkasnya. (fajar)
