PAINAN – Nasib Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Pesisir Selatan di ujung tanduk. Pasalnya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi hanya memberikan bantuan penyelenggaraan operasional sampai 2019.
Keberlanjutan AKN tersebut dibahas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Koordinator Akademi Komunitas Negeri Politeknik Negeri Padang (AKN PNP). Pertemuaan tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas bupati setempat, Senin (9/9).
Hadir pada pertemuan tersebut, Bupati Hendrajoni, didampingi Kepala Bappeda Litbang, Yozki Wandri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Zulkifli, staf ahli bupati Riko dan Rusdiyanto.
Dari pihak AKN-PNP hadir Direktur Politeknik Negeri Padang, Surfa Yondri, Koordinator Akademi Komunitas PNP, Sarmiadi serta anggota Senat PNP.
Terkait kondisi AKN Pesisir Selatan yang disampaikan Koordinator AKN-PNP Sarmiadi, bantuan operasional dari Kemenristek Dikti hanya sampai tahun 2019. Hal itu berdasarkan surat Kemen Ristek Dikti Nomor B/455/C4.2.2/KB.02.00/2019 tanggal 12 Maret 2019.
“Artinya, tahun 2020 AKN Pesisir Selatan tidak lagi mendapatkan bantuan dana operasinal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,” kata Sarmiadi.
Jika Pemkab Pessel tidak memberikan dukungan dana kepada AKN Pesisir Selatan, maka, tahun 2020 AKN Pesisir Selatan terancam tutup. Akan tetapi, jika Pemkab Pessel, bersedia membiayai dana operasional, maka AKN Pesisir Selatan, dapat dilanjutkan dengan status pengembangan kampus Politeknik Negeri Padang.
Dikemukakan, untuk tahun 2019 AKN Pesisir Selatan, membutuhkan anggaran operasional sebesar Rp. 822,57 juta. Sedangkan untuk tahun 2020 dibutuhkan anggaran Rp 1,1 milyar dan pada 2021 Rp 1,5 milyar.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, permasalahan AKN Pesisir Selatan, akan dibahas secara khusus dalam rapat dengan beberapa kepala dinas terkait.
Menurut bupati ada beberapa hal yang harus dikaji seperti kewenangan, apakah boleh pemerintah kabupaten mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional AKN.
Selain itu, tentu juga kemampuan daerah dalam membiayai operasional sampai perguruan tinggi itu mandiri.
Sementara di sisi lain, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, membutuhkan perguruan tinggi, karena hingga kini daerah ini belum memiliki perguruan tinggi negeri.
Tak hanya itu, selama ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, juga sudah membangun beberapa sarana dan prasarana, termasuk.asrama yang akan dibangun tahun ini.
” Sayang jika AKN dibiarkan tutup, sementara sarana dan prasarana sudah dibangun,”katanya.
Ditegaskan, secara prinsip Pemkab Pessel, ingin AKN Pesisir Selatan tetap ada, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. (Afrizal)
