PADANG – Perubahan paradigma membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa dinilai menjadi terobosan pola pembangunan yang diterapkan di era pemerintaha Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Perubahan ini, menjadikan pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up yang dinilai positif dalam memperkuat daerah-daerah.
Pola pembangunan berbasis desa tersebut menjadi bahan krusial kajian rembuk nasional tahun 2017 yang berpuncak pada tanggal 23 Oktober 2017 mendatang. Rembuk ini diawali dengan rembuk daerah yang digelar di 16 perguruan tinggi di Indonesia.
Rembuk nasional tahun ini, menurut Ketua Umum Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali berbeda. Pihaknya menggandeng 16 perguruan tinggi untuk menggelar rembuk daerah dalam rangka membahas, mengkaji, mengevaluasi untuk mendapatkan kesimpulan pelaksanaan program pembangunan di era pemerintahan Presiden RI Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla.
“Digelar di 16 perguruan tinggi dan setiap sesi mengambil topik yang berbeda,” kata Firdaus dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan rembuk daerah di Universitas Andalas, Sabtu (14/10).
Rembuk daerah di Unand, lanjutnya, mengupas pola pembangunan berbasis daerah atau desa. Rembuk ini merupakan yang ke 13 dari 16 sesi rembuk daerah sebelum dirangkum untuk disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.
Rembuk Daerah di Unand mengangkat tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif. Rembuk dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional Sidarto Danusubroto.
Ketua Bidang Rembuk Daerah Irfan Wahid menambahkan, tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif diambil adalah untuk mengevaluasi janji kampanye dan masuk dalam agenda prioritas pembangunan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai agenda prioritas dan janji kampanye, harus ditelaah sejauh mana pelaksanaannya selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan.
Hasil yang dirangkum melalui rembuk daerah ini menurut Irfan nantinya akan dihimpun dan dikupas lebih tuntas lagi dalam rembuk nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 mendatang. Kesimpulan dari rembuk nasional tersebut menjadi evaluasi berupa masukan, saran dan koreksi yang akan disampaikan langsung kepada presiden.
“Hasil rembuk nasional ini akan menjadi bahan masukan dan koreksi terhadap pemerintahan Jokowi-JK sekaligus menjadi pertimbangan untuk pembangunan selanjutnya sehingga kelemahan dan kekurangan dari yang sudah berjalan dapat diperbaiki,” tandasnya.
Rektor Unand, Tafdil Husni dalam kesempatan itu menyambut baik digelarnya rembuk daerah di kampus Unand. Sejauh ini, ujarnya, Unand juga telah memiliki berbagai program yang khusus untuk pembangunan desa dan pengembangan pariwisata. Program tersebut ditangani oleh dosen-dosen yang ada sesuai bidang dan kapasitasnya.
Dia menyebut diantaranya program percepatan pembangunan desa tertinggal, program pengembangan pariwisata. Kemudian ada program Desa Mandiri Energi yang ditangani oleh Fakultas Teknik dan terakhir ada program Desa Mandiri Pangan oleh Fakultas Pertanian.
“Unand mencetus program tersebut karena bersinergi dengan program pembangunan nasional sehingga akan sangat mendukung percepatan pembangunan,” katanya.
Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional Sidarto Danusubroto berharap, rembuk tersebut akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang cerdas untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. (feb)
