PADANG – Kendati Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi hukum, namun tidak menutup kemungkinan terjadi praktik pungutan liar atau pungli. Berbagai upaya dilakulan untuk mencegah hal tersebut.
Jumat (31/3), Pemerintah Kota Padang menjalin kerjasama untuk pemberantasan pungli sekaligus meningkatkan pembinaan warga Lapas Kelas II A Muaro Padang.
Menurut Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo, praktik pungli bisa terjadi bukan saja di jajaran petugas Lapas dengan pengunjung, namun juga di kalangan warga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Padang.
“Untuk itu, pembinaan perlu terus dilakukan guna menyadarkan kita semua terhadap perilaku pungutan yang tidak sesuai aturan,” kata Walikota usai Apel Siaga Pungli dan penandatanganan kesepahaman tersebut.
Kepala Lapas Kelas II A Padang, Sri Wiyono mengatakan, di jajarannya pemeriksaan rutin dilakukan, juga pengeledahan terhadap tamu yang ingin berkunjung.
“Untuk mengunjungi keluarga yang dibina di Lapas II A Padang harus melalui prosedur yang sangat ketat dan melewati piket penjagaan,” ujar Sri Wiyono.
Ia menambahkan, para warga binaan di LP Muaro Padang diberikan penyuluhan, pelatihan di bidang Olahraga, Koperasi, dan Perikanan.
Dengan adanya kerjasama Pemerintah kota Padang bersama Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang akan memberikan pembekalan secara berkesinambungan. (der)
