PADANG PANJANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang turut mendorong penguatan pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat (Sumbar) yang diikuti Wakil Walikota Allex Saputra, di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (6/10).
Dalam kegiatan tersebut, Wawako Allex didampingi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Kota Padang Panjang. Pertemuan membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan aset BUMD, hingga upaya meningkatkan produktivitas aset daerah sebagai salah satu sumber PAD.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menekankan, pengelolaan BUMD harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga mampu meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan dividen, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pengelolaan BUMD harus berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, dividen, dan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Vasko.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan, Sumbar memiliki berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Menurutnya, optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah.
“Sumbar masih memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD,” kata Agun.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Daerah juga didorong untuk memastikan aset yang dimiliki tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi dapat dikelola secara produktif, memberikan nilai tambah, serta mendukung pelayanan dan pembangunan daerah.
Selain pengelolaan aset dan BUMD, Komisi II DPR RI turut menyoroti pentingnya pembangunan sistem satu data nasional yang akurat dan terintegrasi. Keseragaman dan validitas data antarlembaga dinilai penting agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Bagi Pemko Padang Panjang, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola aset dan BUMD, sekaligus mendorong agar potensi yang dimiliki daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan.
Berbagai masukan Pemerintah Daerah dalam kunjungan kerja tersebut selanjutnya menjadi bahan Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong penguatan kebijakan terkait pengelolaan aset daerah, BUMD, dan peningkatan PAD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, beberapa kepala daerah, kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar, Forkopimda Sumbar, jajaran direksi dan komisaris BUMD, Bank Pembangunan Daerah, kepala Bappeda, serta kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah se-Sumbar. (de/*)
