MENTAWAI – Polres Kepulauan Mentawai melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Mantap Brata 2018. Apel pasukan tersebut dalam rangka mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pengamanan pemilu tahun 2019.
Kapolres kepulauan mentawai, AKBP Hendri Yahya menyebutkan, kepolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara Iain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, mewujudkan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih kepala daerah, anggota legislatif, serta pemilihan Presiden dan Wakil Preslden Rl.
“Kita tingkatkan sinergi Polri, TNI dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik,” kata Hendri Yahya di halaman Mako Polres Mentawai, Rabu (19/9).
Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), kata Hendri Yahya. Masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini.
Menurutnya, pemilu mendatang memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%. Kondisi itu akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan, ujarnya.
Dikatakan, dalam kacamata Kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan. Di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu, lanjut Hendri, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang diiaksanakan selama 397 hari. terhitung mulai tanggai 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personei Poiri, ucapnya.
Lenih lanjut, Hendri Yahya mengatakan, Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan inteiijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polri.
Hendri Yahya menekankan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap personil dalam memperkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar, dan damai, menjaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggara setiap tahapan pemilu. (ers)
