BATUSANGkAR – Untuk mempercepat pembangunan daerah, nagari-nagari di Kabupaten Tanahdatar perlu segera melakukan pemilihan walinagari (pilwana). Saat ini, diketahui, sebanyak 42 nagari telah habis masa jabatannya. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) kabupaten tentang pilwana sebagai pengganjal terlaksananya pilwana semestinya tidak menjadi alasan karena bisa diatur melalui Peraturan Bupati.
“Untuk itu, hendaknya bupati mengeluarkan Perbup agar pilwana bisa segera digelar sehingga ada walinagari definitif yang bertanggungjawab penuh terhadap proses pembangunan di nagari,” kata Arkadius saat memimpin tim safari Ramadhan Pemprov Sumatera Barat di Masjid Baitul Makmur Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang, Tanahdatar, Kamis (17/6).
Arkadius menambahkan, dengan adanya walinagari definitif, pelaksanaan program pembangunan di nagari dapat berjalan lebih maksimal. Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah dialokasikan pemerintah bisa digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di nagari.
Pemerintah Provinsi sendiri, kata Arkadius, saat ini menjadikan pembangunan infrastruktur jalan terutama akses jalan usaha tani dan jaringan irigasi menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi tersebut menjadi fokus perhatian mengingat fungsinya sangat besar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan safari Ramadhan tersebut, Arkadius didampingi sejumlah pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sumatera Barat antara lain pejabat dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, Dinas PSDA, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Arkadius menyerahkan secara simbolis bantuan dari Pemprov Sumatera Barat berupa uang sebesar Rp20 juta untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur. Disamping itu juga diserahkan bantuan sebanyak tiga gulung tikar salat. Diharapkan, bantuan tersebut dapat meningkatkan fasilitas peribadatan masyarakat di masjid tersebut. (feb)
