TANAH DATAR – Wali Nagari diharapkan merangkul seluruh Lapisan masyarakat yang berkepentingan dalam merumuskan segala kebutuhan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, masyarakat bisa berperan aktif dalam pembangunan dan tidak menimbulkan gejolak dalam nagari.
Hal itu dikatakan Bupati Tanah Datar melalui Staf Ahli Nuryedisman saat menghadiri Musrenbang Nagari Atar Kabupaten Tanah Datar, Selasa (29/1) di Masjid Jamiul Amal Jorong Taratak VIII.
“Musrenbang harus bisa mempertimbangkan segala aspek serta prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga program pembangunan memang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” pesannya.
Musrenbang yang mengangkat tema ‘Melalui Musrenbang Nagari Kita Wujudkan Masyarakat Sejahterah dan Damai Berlandaskan Adat basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah’ itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Irman, Anggota DPRD Tanah Datar Eri Hendri, dan Wadrawati, pimpinan OPD, Camat Padang Ganting Agusril dan tokoh masyarakat nagari setempat.
Sementara Anggota DPRD Tanah Datar Jonnedi mengharapkan, pelaksanaan kegiatan pembangunan di nagari harus masuk dalam rencana pembangunan nagari. Tujuannya, agar nanti tidak ada lagi dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Menurut Politisi Partai Gerindra itu, tingginya angka Silpa menunjukkan pemerintahan nagari tidak sanggup melaksanakan rencana kegiatan dan itu tentunya akan merugikan masyarakat. “Untuk pembangunan nagari agar berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi Silpa, dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk duduk di struktur pemerintahan nagari,” ujarnya.
Jasmadi, Anggota DPRD Tanah Datar lainnya mengusulkan pembangunan Rumah Tahfidz di Nagari Atar dengan anggaran sebesar Rp300 juta dalam bentuk program pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD diharap dapat membantu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus berdasarkan hasil Musrenbang nagari, kata Politisi PAN ini.
Ia menjelaskan, dana Pokir Dewan sebenarnya bantuan khusus keuangan nagari yang perencanaannya berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Dananya bukan dana langsung yang diberikan kepada masyarakat, namun berupa program pembangunan yang dirancang dan dikelola atas hasil reses atau kunjungan lapangan.
Walinagari Atar Halyu Pardi menambahkan beberapa rencana program pembangunan nagari, yakni berupa pembangunan jalan usaha tani dan irigasi, pengadaan alat bidang pertanian, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, adat dan budaya. Menurutnya, program pembangunan prioritas yang ingin dicapai dan dilaksanakan saat ini bagi masyarakat Nagari Atar adalah pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu). (haries)
