PADANG – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2018 kembali mencatatkan inflasi, setelah deflasi pada bulan sebelumnya. Tekanan inflasi berasal dari kenaikan semua kelompok disagresi dengan inflasi tertinggi berasal dari bahan pangan bergejolak (volatile food).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Endy Dwi Tjahjono melalui siaran pers, Selasa (3/4) mengungkapkan, inflasi bulanan pada Maret tercatat 0,31 persen (month to month/mtm). Secara tahunan, pergerakan harga pada Maret 2018 tercatat sebesar 2,33 persen (year on year/yoy). Angka ini naik dari bulan sebelumnya yang berada pada 2,03 persen (yoy).
“Realisasi ini menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi tertinggi ke-6 di Sumatera dan ke-14 dari 29 provinsi yang mengalami inflasi di seluruh Indonesia,” katanya.
Dua kota sampel inflasi di Sumatera Barat yaitu Kota Padang dan Bukittinggi mengalami inflasi bulanan dengan laju masing-masing sebesar 0,31 persen (mtm) dan 0,28 persen (mtm). Kota Padang menduduki urutan ke-10 dari seluruh kota yang mengalami inflasi di Sumatera dan ke 22 secara nasonal. Sedangkan Kota Bukittinggi berada pada urutan ke-12 di Sumatera dan ke-26 secara nasional.
Endy menjelaskan, kelompok volatile food memberi andil terbesar bagi tekanan inflasi Sumatera Barat pada Maret. Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 0,37 persen (mtm), naik dari sebelumnya yang mengalami deflasi 0,87 persen (mtm).
Sementara itu, di kelompok barang yang diatur pemerintah (administered price) menyumbang inflasi sebesar 0.29 persen (mtm). Dibanding bulan sebelumnya, kelompok ini juga naik karena pada Februari mencatatkan deflasi 0,08 persen (mtm).
“Kenaikan harga bensin dan rokok putih memberikan andil tekanan inflasi pada kelompok barang yang diatur pemerintah,” terangnya.
Tak jauh berbeda, kelompok inti (core) juga naik tipis dari 0,24 persen (mtm) pada Februari menjadi 0,29 persen (mtm) pada Maret 2018. Kenaikan pada kelompok inti berasal dari subkelompok makanan jadi. Secara umum, penyebab kenaikan komoditas tersebut terindikasi tidak hanya karena bahan baku tetapi juga naiknya jasa penyajian dan upah produksi.
Endy mengingatkan, perkembangan IHK Sumatera Barat pada April 2018 perlu diwaspadai karena tekanan inflasi diperkirakan kembali terjadi. Tekanan inflasi terindikasi disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan kembali harga BBM non subsidi serta dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
Curah hujan yang cukup tinggi juga akan berisiko gagal panen bahkan mengganggu kelancaran distribusi pangan strategis. Kondisi itu didukung oleh prakiraan BMKG yang memprediksi intensitas curah hujan pada April 2018 berada pada kisaran menengah ke tinggi.
“Selain dari sisi suplai, risiko yang patut diwaspadai adalah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadhan dan faktor lain seperti ekspektasi masyarakat,” tandasnya. (feb)
