LIMAPULUH KOTA – Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan meminta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mendorong kelanjutan pembangunan monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Monumen PDRI dibangun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, salah satunya adalah Mendikbud.
Ferizal meminta hal itu berkaitan dengan kunjungan Mendikbud RI Muhadjir Effendy ke lokasi pembangunan monumen PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (24/4). Dalam kunjungan itu, Muhadjir Effendy menyampaikan ada 13 proyek yang tengah dievaluasi, salah satunya adalah Monumen PDRI.
“Pembangunan monumen PDRI merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri tahun 2008 lalu. PDRI adalah sejarah perjuangan bangsa yang tidak bisa dipungkiri,” kata Ferizal Ridwan kepada wartawan, Selasa (25/4).
Menurutnya, pembangunan monumen PDRI tersebut adalah berdasarkan SKB lima menteri yaitu Mendikbud, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Di dalam perjanjian juga ada empat lembaga non kementerian lainnya.
Ferizal mengungkapkan keberatan apabila pembangunan Monumen PDRI dihentikan. Mendikbud, lanjutnya, sebagai satu dari lima menteri yang ikut dalam SKB tersebut seyogyanya mendorong kementerian dan lembaga non kementerian lainnya untuk terus merealisasikan komitmen yang telah dibuat pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Menurutnya, agar pembangunan tersebut terealisasi membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit.
Ferizal menegaskan, PDRI merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak boleh dipungkiri. Pembangunan monumen PDRI merupakan bagian dari upaya mengabadikan sejarah perjuangan bangsa.
Pembangunan Monumen PDRI telah dimulai sejak tahun 2010 lalu. Hingga tahun 2016 telah menelan biaya sekitar Rp52,5 miliar sedangkan sampai selesai pembangunannya membutuhkan dana sedikitnya Rp80 miliar. (feb/*)
