MENTAWAI – Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Jakob Saguruk meradang saat rapat evaluasi bersama jajaran OPD Pemkab setempat, Senin (17/6/2019). Pasalnya, sebagian pembangunan jalan di Dinas PU masih ada yang belum selesai.
Menurut Jacob, sejak disepakati nilai kontrak untuk kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan tidak berjalan secara normatif. Artinya kegiatan dilakukan tidak dalam bentuk kontraktual setiap tahun anggaran.
“Jadi berangkat dari situ muncul informasi dari masyarakat bahwa terjadi pengurangan nilai nominal anggaran kegiatan dengan alasan devisit, sehingga pengerjaan pembangunan jalan tidak maksimal” kata Jakop Saguruk usai rapat.
Seharusnya pihak PU Mentawai, kata Jakob, menyepakati dulu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari suafu kegiatan. Hal itu untuk mencegah terjadinya kekurangan anggaran.
“Dinas terkait juga harus melihat kemampuan anggaran daerah dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan belanja,” katanya.
Dia menambahkan, jika ada kegiatan multi year yang memiliki anggaran besar, maka kegiatan lain bisa di lakukan pada tahun berikutnya. Sebenarnya pada awal perencanaan anggaran sudah sesuai, namun setelah APBD di sahkan dalam pelaksanaan anggaran tidak mencukupi, salah satu contoh ketika ketersediaan APBD mentawai sebesar 1 triliun, setelah dilaksanakan kegiatan anggaran belanja melebihi 1 triliun lebih.
“Jadi solusi untuk menutupi anggaran yang melebihi kapasitas itu harus dilakukan pemangkasan anggaran, agar bisa kembali normal pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, kalau pembangunan jalan dengan panjang sekitar 2 hingga 3 KM yang dibangun itu bisa selesai, tapi kalau mengejar panjang jalan yang akan dibangun membutuhkan waktu lama, maka fungsi jalan tidak bisa di manfaatkan masyarakat.
Pada rapat evaluasi itu, pihaknya mendorong OPD memperbaiki kelemahan dalam pembangunan jalan. Terutama bila ada kegiatan multi-year harus disosialisasikan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat
“Jelaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada ganti rugi lahan dan tanaman, supaya masyarakat tahu bahwa pembangunan di daerah sangat penting,” ujarnya.
Hingga saat ini, realisasi APBD Mentawai masih sekitar 25 persen. “Serapan anggaran belum maksimal terutama dinas yang memiliki anggaran besar, tukasnya. (Ers)
