TANAHDATAR – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Alirman Sori mengingatkan pemerintah daerah untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan dengan DPD RI. Seluruh urusan daerah di pusat akan melalui DPD sebagai perwakilan daerah.
Hal itu disampaikan anggota DPD RI asal Sumatera Barat ini dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanahdatar, Selasa (10/3/2020). Kunjungan tersebut dalam rangkaian kegiatan mengisi masa istirahat bersidang anggota DPD masa sidang kedua tahun 2019 – 2020 di daerah pemilihan.
“Segala urusan yang berkaitan dengan daerah di pusat, akan melalui DPD sebagai jembatan. Untuk itu, kami menyarankan pemerintah daerah untuk menguatkan hubungan baik secara kelembagaan maupun dengan anggota DPD secara perorangan,” kata Alirman Sori.
Ketua Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahdatar Irwandi bersama beberapa orang kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di kabupaten tersebut.
Sekdakab Tanahdatar Irwandi mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Diantaranya adalah mengenai kekurangan pegawai.
“Kekurangan pegawai menjadi kendala dalam pelaksanaan program – program daerah. Setiap tahun ada yang pensiun, namun pengangkatan tidak sebanding dengan kebutuhan,” kata Irwandi.
Menyikapi kondisi tersebut Alirman Sori mengakui, hampir dialami setiap daerah di Sumatera Barat. Pada ujungnya, persoalan itu akan dihadapkan lagi kepada ketersediaan anggaran.
“Mengatasi persoalan ini, ketika kebutuhan pegawai secara kuantitatif belum bisa terpenuhi, maka penempatan kualitatif harus dilakukan,” katanya.
Penempatan pegawai harus dilakukan secara maksimal dengan ruang lingkup kerja yang efektif sehingga kekurangan personil dapat ditanggulangi.
Meski demikian, DPD masih terus berupaya melakukan pembicaraan dengan kementerian terkait. Aspirasi daerah akan menjadi perhatian DPD, bagaimana nantinya kebutuhan pegawai daerah bisa terpenuhi.
Dalam kesempatan itu, Alirman Sori juga menyarankan pemerintah daerah menyikapi setiap kebijakan pemerintah pusat dengan hati – hati. Pemerintah daerah harus lebih memfokuskan penggalian sumber – sumber ekonomi masyarakat dan menggenjot pertumbuhan UMKM.
Dia juga meminta pemerintahan nagari membentuk dan memberdayakan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggali potensi ekonomi produktif dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. f
