JAKARTA – Komoditas ekspor utama Indonesia kembali dikenakan bea keluar (BK). Kementerian Perdagangan RI menetapkan harga referensi produk minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan BK periode bulan Januari 2017 sebesar USD 788,26/MT, pada Jumat (23/12). Keputusan ini dilakukan setelah harga referensi naik sebesar USD 38,79 atau 5,18 persen dari periode bulan … Baca Selengkapnya
Febry Chaniago
JAKARTA – Sebanyak 22.519 pegawai daerah akan beralih status menjadi pegawai pusat. Peralihan tersebut menurut Presiden RI Joko Widodo merupakan konsekwensi dari peralihan 14 sub urusan pemerintahan sesuai amanat UU Pemerintah Daerah tahun 2014. “Artinya dengan skema peralihan 5 sub urusan dari daerah ke pusat, maka ada 22.519 orang pegawai daerah yang akan dialihkan menjadi … Baca Selengkapnya
PADANGPANJANG – Kota Padangpanjang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan jangan sampai terseret arus oleh suhu politik yang tinggi di Indonesia saat ini. Stabilitas daerah harus tetap kondusif. Hal itu diharapkan Walikota Padangpanjang Hendri Arnis dalam kegiatan forum koordinasi dan diskusi stabilitas daerah yang digelar Pemko Padangpanjang di hall lantai III Balaikota setempat, Kamis (29/12). Lurah … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.342 bencana terjadi sepanjang 2016. Data BNPB menyebutkan kejadian bencana tahun ini merupakan tertinggi sejak kurun waktu 14 tahun terakhir. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan bahwa kejadian bencana meningkat 35 persen dibandingkan tahun 2015. “Dampak yang ditimbulkan bencana selama 2016 cukup … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Jabatan fungsional umum (JFU) Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berlaku lagi mulai Januari 2017. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana. Tidak berlakunya JFU ASN tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan … Baca Selengkapnya
PADANGPANJANG – Pemerintah Kota Padangpanjang bersama sejumlah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Triwulan IV tahun 2016. Penyerahan itu dilakukan langsung oleh kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Eliza, Rabu (29/12). Penyerahan LHP ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK RI Wilayah Sumatera Barat yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kepala Inspektorat. … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mengkaji kebijakan terkait pelayanan publik yang tetap berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu. Kebijakan yang lebih diarahkan untuk pelayanan dasar tersebut bisa diterapkan tanpa harus merugikan PNS. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan, pelayanan itu misalnya pembuatan … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Tahun 2016, Indonesia mencapai catatan tertinggi kejadian bencana, sejak tahun 2002. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, peristiwa bencana pada tahun 2016 terdata sebanyak 2.342 kejadian. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (29/12) menyebutkan, tingginya kejadian tersebut menjadi rekor baru dalam catatan kebencanaan sejak tahun 2002. “Sebuah rekor … Baca Selengkapnya
PADANG – Tatacara berkampanye di media massa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa dilakukan dalam masa 14 hari sebelum masa tenang. Kampanye bisa dilakukan melalui debat publik, tayangan iklan ataupun melalui advertorial. Semua itu difasilitasi oleh negara melalui anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Elli … Baca Selengkapnya
PADANG – Berkampanye di media massa melalui pemasangan iklan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sepenuhnya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan calon (paslon), parpol atau gabungan parpol pengusung maupun tim pemenangan tidak dibenarkan memasang iklan diluar yang difasilitasi KPU. “Ketentuan iklan kampanye di media massa ini, sesuai dengan UU Pilkada nomor 10 tahun tahun … Baca Selengkapnya