PADANG – Validitas Basis Data Terpadu (BDT) sangat diperlukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama pada masyarakat miskin.
Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Ja’far menegaskan masih banyak nya warga yang tergolong miskin atau kurang mampu di Kota Padang, misalnya di Kecamatan Kuranji, namun tidak bisa diberi bantuan karena mereka tak masuk ke dalam BDT.
“Dikatakan, persoalan Basis Data Terpadu (BDT) ini harus tuntas. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk itu data yang valid sangat diperlukan dalam hal ini. Pasalnya bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan selama ini banyak yang salah sasaran, ” ujarnya, Rabu(5/2).
“Ia menjelaskan , bayangkan saja, masyarakat miskin yang tidak masuk ke Basis Data Terpadu (BDT), tidak bisa diberi bantuan sosial melalui dana APBD,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, banyak warga yang tergolong miskin atau kurang mampu di Kota Padang, misalnya di Kecamatan Kuranji, namun tidak bisa diberi bantuan karena mereka tak masuk ke dalam BDT tersebut.
“Ini yang harus kita perjuangkan. Ini perjuangan mulia bagi anggota dewan dan kita bersama, jika bisa menyelesaikan persoalan tentang BDT ini,”katanya.
Dilain sisi Ja’far menambahkan, ironisnya kenyataan di lapangan malah ditemukan keluarga yang tergolong mampu malah masuk dalam BDT. “Tentu ini menjadi pertanyaan kita, kenapa bisa terjadi hal semacam ini?” pungkas kader PKS ini. (baim)
