PADANG – Kehadiran Riba Crisis Center (RCC) dan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Tanpa Riba (INTRA) Sumatera Barat menguatkan implementasi ekonomi syariah. Khususnya di Kota Padang, RCC akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi perilaku riba.
Hal itu disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam paparannya selaku keynote speaker pada acara seminar. Seminar tersebut bertajuk Indonesia Tanpa Riba (Intra) diusung Riba Crisis Center sekaligus Launching Yayasan Lembaga Hukum Intra Sumatera Barat, bertempat di Palanta Kota Padang, Kamis (12/12/2019).
Mahyeldi yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat menyebut penguatan implementasi syariah sama dengan mengurangi peaktek ribawi. Langkah itu sudah dilakukan sejak 2009 menyusul dibentuknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kemudian bertransformasi jadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
“Langkah mengurangi praktek ribawi sudah kita mulai dengan KJKS bertransformasi jadi KSPPS. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk pula BPR Syariah, ” kata Mahyeldi.
Menurutnya, BPR Syariah akan didorong pembentukannya melalui Koperasi PNS Pemko Padang. “Nanti didukung Pemko Padang untuk beroperasinya, ” ujarnya.
Mahyeldi juga bersyukur konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah yang diaetujui seluruh pemegang saham. “Kitaa juga bersyukur implementasi syariah lebih kuat lagi dengan disetujuinya secara aklamasi para pemegang konversi bank nagari jadi syariah,”tutupnya. (der)
