PADANG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta instansi terkait menggenjot program yang berkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan fokus dalam menjalankan program penanggulangan bencana karena hal itu sangat berdampak kepada perekonomian.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat dengar pendapat dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, Selasa (8/1) menegaskan hal itu. Menurutnya, pemetaan masyarakat harus dilakukan sesuai kondisi sosial ekonomi sehingga program dapat dilaksanakan tepat sasaran.
“OPD terkait, dalam hal ini Dinas Sosial, harus fokus menggenjot program yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta program penanggulangan bencana yang berdampak besar terhadap ekonomi,” kata Aristo.
Dia menyebutkan, tahun ini DPRD melalui pokok – pokok pikiran (pokir) telah memasukkan ke Dinas Sosial sebesar lebih kurang Rp70 miliar untuk program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Hal itu adalah dalam rangka menggenjot pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas.
Dia menegaskan, Dinas Sosial mesti fokus dan aktif melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dia meminta Dinas Sosial Provinsi agar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka pemetaan kemiskinan.
“Dengan pemetaan yang jelas, akurasi data dapat dipertanggungjawabkan dan program akan berjalan tepat sasaran sehingga dapat mencapai target yang diharapkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Abdul Gafar mengungkapkan, per September 2018, pihaknya mencatat jumlah penduduk miskin lebih kurang 359 ribu jiwa. Namun, jumlah tersebut akan disinkronkan lagi melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk mendapatkan data terbaru.
“Dinas Sosial akan terus berupaya memaksimalkan kinerja dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Koordinasi dengan kabupaten/ kota terus ditingkatkan sehingga program dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Gafar menambahkan, program yang dilaksanakan melalui dana pokir anggota DPRD antara lain bimbingan keterampilan berwirausaha, pengembangan e-warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM. Untuk bimbingan keterampilan berwirausaha ditujukan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan sasaran 15.890 orang yang menelan anggaran sebesar Rp53 miliar.
Pengembangan e-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM menyasar 225 kelompok dengan alokasi dana Rp5 miliar. Ada juga bantuan Penumbuhan Usaha Mandiri melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Pedesaan dengan sasaran 1.000 Kepala Keluarga (KK) dan alokasi dana yang mencapai Rp 2,4 Miliar.
Sementara itu, menyoal realisasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, dia menyebutkan mencapai angka Rp47 miliar dari alokasi sekitar Rp51 miliar. Tahun ini anggaran melalui pokir naik menjadi sekitar Rp70 miliar. Diharapkan dana tersebut terealisasi lebih besar lagi dan memberikan dampak lebih besar lagi dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. (fdc)
