Kemendesa PDTT Berikan Bantuan Peralatan Untuk Bumdes Sipora Jaya
  • Home
  • Berita
  • Kemendesa PDTT Berikan Bantuan Peralatan Untuk Bumdes Sipora Jaya

Kemendesa PDTT Berikan Bantuan Peralatan Untuk Bumdes Sipora Jaya

MENTAWAI – Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) memberikan bantuan peralatan nelayan kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bantuan peralatan itu meliputi, timbangan digital sebanyak 4 unit, timbangan digital duduk 4 unit, timbangan jarum 4 unit, ice flake 1 set, box sterofoom 150 unit, chest frezzer 3 unit, cold Box kecil 20 unit, cold box besar 10 unit, dandangan/ panci besar 2 unit, tabung gas 2 unit, peralatan processing 3 set, crusher machine mesin penghancur cakang dan es balok 1 unit, alat tangkap bubu 1 set, alat tangkap jaring gillnet 2 set dan alat tangkap bubu ikan 1 set.

Kasi Distribusi dan Pemasaran Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Kemendesa PDTT, Baharlin menyebutkan, berdasarkan Perpes Nomor 131 tahun 2015 daerah tertinggal di Indonesia ada 12 kabupaten, salah satunya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Jadi bantuan alat yang diserahkan ke bumdes ini, supaya nanti dana desa bisa dimanfaatkan untuk operasional peralatan, karena Mentawai termasuk salah satu daerah tertinggal,” kata Baharlin kepada padangmedia.com, Kamis (20/12).

Pemasarannya, kata Baharlin sudah menjalin kerjasama dengan PT. Aruna Jaya Nusantara untuk rajungan kepiting dan ikan hidup yang hasil produksinya tidak dibatasi.

Ia menjelaskan, dalam proses ini ada pengolahan, nantinya yang mengolah rajungan kepiting adalah bumdes yang akan menyerap tenaga lokal terutama ibu-ibu dan nelayan.

Lebih lanjut, Baharlin mengatakan, dalam kerjasama dengan PT. Aruna diatur pembagian porsi hasil, ilustrasinya PT. Aruna 50 persen dari keuntungan, bumdes 40 persen dan 10 persen dikembalikan ke nelayan yang menjual hasil ke bumdes.

“Artinya, 50 persen hasil keuntungan pihak perusahan PT. Aruna berkewajiban untuk mengembalikan 10 persen ke nelayan berupa insentif sesuai dengan kebutuhan nelayan seperti di tukar dengan alat tangkap, ataupun sembako,” tuturnya.

Enam lokasi file project di Indonesia, sebut Baharlin juga bekerjasama dengan PT. Bank BNI 46 untuk mendata transaksi keuangan, sehingga data transaksi itu para nelayan dapat mengajukan pinjaman tanpa jaminan.(Ers)

Berita Terkait

Leave a Reply