PADANG- Sedikitnya petugas pengawas di 2.676 Tempat Pemungutan Suara (TPS) diperkirakan tidak akan bisa memberikan laporan tepat pada hari H pemungutan suara. Kendalanya, petugas pengawas di TPS tersebut ditenggarai kesulitan akses komunikasi.
Hal itu dikemukakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Elly Yanti bersama anggota Bawaslu Surya Efitrimen dalam jumpa pers dengan awak media, Selasa (1/12). Elly mengajak, seluruh pihak dapat bekerjasama dalam hal pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gubernur – wakil gubernur, bupati – wakil bupati dan walikota – wakil walikota yang akan digelar pada Rabu 9 Desember 2015 mendatang.
” Bawaslu sudah memetakan potensi gangguan yang mungkin akan dihadapi khususnya dalam hal pengawasan jalannya pilkada serentak diantaranya potensi rawan, kendala akses dan sebagainya,” kata Elly Yanti.
Pemetaan ini, kata Elly, adalah untuk memaksimalkan upaya pengawasan jalannya pemilihan sehingga tujuan penyelenggaraan pilkada serentak berintegritas dapat dicapai.
Anggota Bawaslu Sumatera Barat Surya Efitrimen merinci, dari 2.676 TPS yang diperkirakan akan mengalami kendala dalam hal pelaporan itu, 1. 205 TPS diperkirakan akan mengalami keterlambatan sampai dua hari sementara 1.471 TPS akan mengalami keterlambatan laporan satu hari.
“Keterlambatan ini lebih disebabkan keterbatasan akses komunikasi seperti di daerah yang jaringan komunikasinya susah dan daerah yang sulit dijangkau,” katanya.
Dari jumlah TPS untuk pilgub Sumatera Barat sebanyak 11.121 TPS, Bawaslu Sumatera Barat optimis petugas pengawas di 8.445 TPS dapat menyampaikan laporan langsung pada hari H pemungutan suara. Untuk Pilgub, petugas pengawas sudah berbasis TPS sehingga Bawaslu sudah merekrut pengawas TPS sesuai jumlah TPS yang ada.
Pilgub Sumatera Barat diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Muslim Kasim – Fauzi Bahar (nomor urut 1) dan Irwan Prayitno – Nasrul Abit (nomor urut 2). Pilgub akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan bupati – wakil bupati dan pemilihan walikota – wakil walikota di 13 kabupaten/ kota. (feb)
