PADANG – Hampir semua wilayah di Sumatera Barat rawan akan bencana. Bencana yang mengancam berupa longsor, banjir, banjir bandang, gempa, tsunami dan lain-lain. Oleh karena itu, siapapun Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terpilih untuk lima tahun ke depan, harus memiliki konsep mitigasi bencana yang jelas.
Hal itu dikupas dalam Dialog Forum Editor membedah visi misi Cagub dan Cawagub Sumbar 2015-2020 di auditorium gubernuran, Rabu (4/11). Dialog tersebut dikerjasamakan antara Forum Editor Sumbar (FEds) dengan KPU Sumbar.
Calon Gubernur Sumbar nomor urut 1, Muslim Kasim mengatakan, masyarakat Sumbar harus dibiasakan hidup harmoni dengan bencana. Konsep mitigasi bencana yang dimilikinya, yang pertama adalah pemerintah harus memprioritaskan penanganan pra bencana untuk menekan korban sekecil mungkin, terutama Lansia dan pelajar. Kedua, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dicantumkan secara jelas risiko bencana dalam dokumentasi aksi daerah.
Selain itu, APBD harus diprioritaskan untuk mitigasi bencana. Masing-masing dinas harus membuat Renstra dan aksi untuk pengurangan risiko. Sementara, di sekolah-sekolah perlu kurikulum lokal untuk pengurangan risiko bencana serta simulasi penanggulangan bencana sehingga masyarakat paham betul dengan mitigasi bencana.
“Kalau masyarakat lalai, tentu korban akan besar. Tapi, kalau masyarakat tanggap dan sosialisasi terus dilakukan tentu korban bisa diminimalkan,” ujar mantan Wakil Gubernur periode sebelumnya itu.
Untuk upaya evakuasi, kata MK, secara bertahap akan dibangun shelter-shelter dan persiapkan jalan-jalan evakuasi. Demikian juga untuk tsunami early warning system.
Sementara, Cagub nomor urut 2, Irwan Prayitno mengatakan, Sumatera Barat ditakdirkan penuh bencana, seperti gempa, abrasi, longsor, banjir, ancaman tsunami dan lain-lain. Poin utama baginya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi bencana sehingga saat bencana bisa nihil korban.
Saat rehab rekon dilakukan, Pemerintah Provinsi dan Pemkab/ko harus punya konsep menyeluruh. Mulai dari pengetahuan pelajar, karyawan, apa dan bagaimana yang harus dilakukan bila bencana terjadi. Pengetahuan bencana tersebut harus menjadi budaya. Selain early warning system dan yang harus dilakukan. Di samping itu, pemerintah harus membuat evakuasi horizontal dan vertikal. Namun, yang lebih utama adalah evakuasi vertikal karena evakuasi horizontal selama ini cenderung tidak efektif saat gempa terjadi.
Sekarang sudah banyak bangunan yang bisa dijadikan yang sudah banyak bisa jadi shelter. Baik bangunan pemerintah maupun swasta. Ke depan, di simpang-simpang jalan di pinggir pantai akan dibuat gedung shelter yang bisa menampung masyarakat sehingga bila terjadi gempa berpotensi tsunami bisa menyelamatkan penduduk.
Untuk ancaman banjir, longsor, abrasi dan lain-lain, kata Irwan, semaksimal mungkin harus bisa dikurangi. Untuk mengantisipasi banjir bandang, harus secara periodik pergi ke hulu-hulu untuk membuat umbung-umbung alami.
“Kuncinya adalah akrab dengan lingkungan. Kebersamaan semua pihak dalam menangani mitigasi bencana perlu dilakukan, sehingga ketika terjadi bencana, kita bisa selama selamat semuanya,” ujar Irwan.
Perjelas Visi Misi Mitigasi Bencana
Meski demikian, Direktur Kogami (Komunitas Siaga Bencana) Sumatera Barat, Patra Rina Dewi meminta kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2015-2020 untuk memperbaiki dan memperjelas visi misinya soal mitigasi bencana. Pasalnya, sebagai daerah yang rawan akan berbagai macam bencana alam, sangat riskan bila Cagub tak memiliki visi yang jelas dalam penanganan bencana.
Dikatakannya, kalaupun salah satu Paslon memiliki visi misi yang berwawasan lingkungan, tapi itu tak bisa disamakan dengan mitigasi bencana. Jika ada visi misi tentang mitigasi bencana, maka tidak hanya persoalan anggaran, tapi setiap kebijakan akan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
“Contoh kecil saja, di sekolah yang dicalonkan sebagai penerima adiwiyata, tapi meletakkan pot bunga di bagian atas pintu. Padahal, itu tentu berisiko bila tiba-tiba terjadi gempa,” ujarnya.
Ketua Jaringan Jurnalis Siaga Bencana, John Nedy Kambang, mengatakan, mitigasi bencana harus jadi prioritas. Sumbar sudah punya pengalaman buruk dengan bencana gempa. Sementara, pemerintah dulu menjanjikan akan membangun ratusan shelter. Nyatanya, hingga kini baru sekitar 35 shelter yang separohnya adalah swadaya masyarakat. Sedangkan jalur evakuasi tidak efektif karena masyarakat terbiasa memadati jalanan saat gempa terjadi.
Ia menekankan, ke depan yang perlu diperhatikan adalah edukasi secara simultan. “Penangangan bencana tidak bisa hanya sekali setahun. Itupun dilakukan sambil ketawa-ketawa, tidak serius,” katanya.
Acara Dialog Forum Editor kali ini merupakan seri kedua untuk edisi khusus Pilkada kerja sama Feds dengan KPU Sumbar. Seri pertama dilakukan pekan lalu di Hotel Rocky Bukittinggi dengan tema ekonomi kerakyatan. Sementara, seri kedua ini dengan tema Ekonomi dan Kebencanaan. Dialog tersebut disiarkan langsung oleh RRI pro 1 Fm Padang, Classy FM, dan disiarkan tunda oleh Padang TV serta didukung sejumlah anggota Feds seperti www.padangmedia.com, Harian Singgalang, Haluan, Metro Andalas, Padang Ekspres sumbarsatu.com dan lain-lain. (rin)
