PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengingatkan kepada pejabat di lingkungan pemerintah provinsi untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, patuh terhadap aturan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja. Pejabat berkinerja baik tidak akan ada alasan dimutasi kecuali memasuki masa pensiun.
Hal itu ditegaskan Irwan saat melantik empat orang pejabat eselon II di lingkungan pemprov Sumatera Barat, Jumat (22/12). Menurutnya, pergantian pejabat hanya akan dilakukan karena dua hal yaitu pensiun dan kinerja.
“Seluruh pejabat agar bekerja sesuai tupoksi, patuh terhadap aturan serta berkinerja baik. Kinerja merupakan tolok ukur dari kesuksesan dalam mengemban tugas yang diamanahkan,” tegasnya.
Dia menambahkan, kinerja pejabat dinilai dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat serta pencapaian target kinerja.
” Kalau laporan audit BPK dan inspektorat buruk atau target kinerja tidak tercapai bersiap-siaplah untuk dimutasi,” ingatnya.
Untuk itu dia meminta, agar pejabat bekerja “on the track”. Kinerja menjadi ukuran yang dinilai sebagai bukti keberhasilan dalam mengemban tugas di instansi masing-masing. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab.
Pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Barat juga diminta untuk sering turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil yang terjadi, Tidak sekedar duduk di belakang meja. Dengan turun langsung ke tengah masyarakat, sekaligus juga bisa menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan sebagai program kerja ke depan.
Terkait pelantikan empat pejabat eselon II tersebut, Irwan menyebutkan adalah untuk mengisi kekosongan jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya pensiun dan mutasi untuk menduduki jabatan lain.
Empat pejabat yang dilantik adalah Yulitar, SH, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi. Kemudian Ir. Siti Aisyah, M. Si mendapat kepercayaan menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi.
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Drs. Herzadi. L mendapat jabatan baru sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi. Terakhir, Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Drs. Iqbal Ramadipayana naik posisi menjadi Kepala Biro Pemerintahan. (rin)
