PADANG – Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra menegaskan, Silpa tidak boleh terlalu besar. Jika itu terjadi akibat efisiensi, itu bagus karena bisa menghemat anggaran. Namun, jika yang terjadi diakibatkan karena tidak terlaksananya kegiatan seperti gagal tender yang sudah direncanakan sebelumnya, itu sudah tidak benar.
“Sangat disayangkan itu. Betul-betul salah namanya jika apa yang telah dianggarkan pada OPD namun tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan pembangunan yang membantu pemerintah dan juga progul walikota. Nah, dari kegagalan itu kita bisa melihat dan menilai bagaimana kinerja OPD terkait, seperti saat pembahasan bersama Dinas DPR KPP kemarin, di sana ada laporan gagal tender pada paket nomor 11 dan juga ada Silpa sebesar Rp2,8 miliar itu hanya di paket nomor 11 saja, belum yang lainnya. Kita juga dapat laporan ada sebesar Rp20,8 miliar yang tidak terealisasikan di DPRKPP ini,” kata Wahyu, Kamis (26/10).
Kemudian, dari pokir-pokir dewan yang masuk ke dinas terkait, ia juga menerima laporan bahwa dalam laporan tersebut sudah diselesaikan atau sudah dilaksanakan, namun kenyataannya tidak ada sama sekali realisasinya. “Jikapun dialihkan Pokir dewan itu laporannya bagaimana? Itu kan jelas salah. Kemana pergi anggarannya? Ini yang nantinya menjadi permasalahan hukum,” ujarnya.
Dari persoalan itu, Wahyu minta jangan nantinya dewan yang disalahkan. Sementara di dewan sendiri hanya memberikan pokok-pokok pikiran ke dinas terkait yang nantinya di dinas itu dianggarkan dan pelaksanaannya adalah dinas terkait. Seharusnya, dinas terkait dapat melaksanakan dengan baik juga.
Ia menilai, program unggulan (progul) Walikota Padang banyak yang tidak terselesaikan, seperti bedah rumah malah dana dari Baznas yang banyak mengerjakan. Kemudian, pokir dewan yang tidak terlaksana. “Malah yang sangat disayangkan terjadinya Silpa yang cukup besar, ini kan tidak benar,” ungkap Ketua DPD Golkar Padang itu. (baim)
