MENTAWAI – Sebagai daerah rawan bencana tsunami, Kepulauan Mentawai perlu membangun sistim kesiapsiagaan yang kuat sehingga meminimalisir dampak dan korban jiwa. Salah satunya adalah membangun jaringan komunikasi sehingga bisa diketahui dengan cepat kondisi yang terjadi.
Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Sahad Manor Pangabean mengungkapkan, untuk membangun strategi dalam rangka penguatan dan kesiapsiagaan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dibutuhkan perencanaan yang matang, integrasi program serta pusat kajian.
Hal itu diungkapkan Sahad dalam workshop Strategi Penguatan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana Tsunami di Sipora Utara, Rabu (7/9).
“Harus melalui koordinasi dan sinkronisasi program dalam rangka membangun penguatan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami,” katanya.
Dia menambahkan, setiap program pembangunan di Mentawai harus memiliki orientasi ramah bencana tsunami. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur, harus dibangun dengan konstruksi yang ramah tsunami. Program pengembangan potensi daerah seperti perikanan dan pariwisata juga harus memiliki data yang jelas.
Dia berjanji akan mengkoordinasikan program di Kementerian yang dialokasikan untuk Mentawai. Pemerintah kabupaten melalui SKPD juga harus melakukan kerjasama yang baik.
Dia menyarankan, agar Pemkab Mentawai memasukkan penanganan bencana tsunami masuk dalam RPJMD dan membuat sebuah peraturan daerah untuk penanggulangan bencana tsunami.
“Kalau sistim sudah terbangun, infrastruktur penunjang seperti jalur evakuasi sudah tersedia, kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami akan semakin kuat dan dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir terutama korban jiwa,” tandasnya. (ers/f)
