Sejumlah SKPD Bakal Dihapus

PADANG – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang kemungkinan akan dihapus dan sebagian bidang akan ditingkatkan jadi SKPD. Hal itu terungkap dalam Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD 2017.Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menilai perubahan itu memberikan pedoman kepada daerah dalam menata perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Pada prinsipnya, perubahan SOTK pemerintahan yang utama harus berlandaskan efektifitas, baru kemudian dilihat segi efesiensinya.

“Pemerintah itu fungsinya adalah pelayan kepada masyarakat. Jadi dalam menyusun SOTK, haruslah berdasarkan efektifitas dalam memberikan pelayanan. Beda dengan perusahaan yang memang memikirkan efesiensinya,” kata Wahyu, Senin(15/8).

Wahyu mengatakan, dari sosialisasi itu nantinya, Pemko tentu akan mengajukan perubahan SOTK baru ke DPRD yang nantinya akan membahas lebih lanjut. “Namun dengan diikutkannya DPRD dalam sosialisasi, memberi wawasan dan pemahaman kepada anggota dewan tentang SOTK itu nantinya.

“Untuk perubahan SOTK Pemko Padang sendiri, lanjutnya, nantinya akan dievaluasi oleh DPRD apakah penggabungan atau peleburan beberapa SKPD ataupun penambahan SKPD baru bisa dilakukan,” ujarnya.

Kita tentu juga akan melihat daya dukung APBD terkait penambahan anggaran untuk belanja pegawai dengan perubahan SOTK itu. DPRD juga akan mengkaji mana SKPD yang layak eselon II, III, IV atau V.

Anggota Komisi I DPRD Padang Faisal Nasir menyebutkan, ia menilai dengan perubahan SOTK merujuk PP 18 tersebut, yang terjadi penggemukan SOTK, bukannya efesiensi sesuai anjuran PP 18 itu.

“Artinya terjadi penambahan jumlah eselon II, selain itu juga terjadi penambahan beban APBD untuk belanja pegawai sekitar Rp 4 miliar,” katanya.Beban itu diakibatkan karena adanya penambahan jumlah eselon II, penambahan sewa kantor, kendaraan dinas dan lainnya. “Kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu nantinya saat Pemko sudah mengajukan rancangan perubahan SOTK tersebut ke DPRD Padang,” ungkap Faisal.(baim).