PADANG – Puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome (POTADS) Kota Padang mendatangi DPRD Kota Padang, Selasa (15/3). Mereka melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Padang yang membidangi Urusan Kesejahteraan Rakyat guna menyampaikan aspirasi mereka agar anak-anak down syndorome mendapat perhatian pemerintah serta terkait penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program untuk organisasi POTADS di Kota Padang.
Ketua POTADS Padang, Anita Ratnasari mengatakan, organisasi POTADS telah berdiri sejak 21 Maret 2015 dan berbagai kegiatan telah dilakukan. Sayangnya, sejauh ini belum ada perhatian pemerintah sama sekali.
“Selama setahun menaungi anak-anak down syndrome atau kelainan pada kromosom 21, kami hanya berjalan sebagai organisasi nirlaba atau non profit serta mencari sponsor sendiri untuk membantu melaksanakan berbagai kegiatan,” katanya, Selasa (15/3) di hadapan anggota Komisi IV DPRD Padang didampingi Wakil Ketua DPRD Padang.
Dikatakan, POTADS Padang terus aktif melatih anak-anak down syndrome dalam bidang kesenian dan olahraga secara rutin serta dalam berbagai perlombaan seperti pada Juni dan Desember 2015. Namun, mereka sering terkendala dalam pendanaan.
“Kami berharap pemerintah turut membantu POTADS dalam masalah anggaran. Karena, penderita down syndrome ini juga dapat membanggakan Kota Padang sebab mereka juga mempunyai kreatifitas,” ujarnya.
Untuk kegiatan ulang tahun POTADS Padang yang dijadwalkan pada 23 hingga 27 Maret 2016, pihaknya masih kekurangan banyak dana dan terus berusaha mencari sponsor dari berbagai pihak. Rencananya, POTADS akan mengadakan kegiatan renang pada 23 Maret 2016, pemeriksaan kesehatan pada 25 Maret, pergelaran seni dan pembacaan rekor MURI pada 26 Maret serta pawai pada 27 Maret 2016.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, seharusnya pemerintah mendukung keberadaan organisasi itu selama memiliki badan hukum karena menyangkut pengoptimalan kemampuan anak-anak down syndrome di Kota Padang.
Ia menyarankan POTADS segera membuat proposal yang ditujukan pada Pemerintah Kota Padang, kemudian melengkapi surat-surat dan harus mendaftar terlebih dahulu pada Kesbangpol untuk legal suatu organisasi.
“Setiap program yang akan dilaksanakan agar dapat dianggarkan dana khusus untuk organisasi itu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Nanti dananya kan bisa dititipkan di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial setempat,” ujar Wahyu.
Menurutnya, DPRD akan memperjuangkan APBD sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Termasuk anggaran untuk POTADS Padang agar suatu saat persatuan anak-anak down syndrome dapat dipusatkan di kota itu.
Senada dengan hal itu, anggota Komisi IV Maidestal Hari Mahesa menyampaikan, jika memang tidak bisa hibah langsung, tentu nanti dananya bisa disisipkan di dinas-dinas terkait dalam APBD 2017. “Nanti diusahakan dapat masuk dalam anggaran perubahan tahun ini,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar menambahkan, untuk dapat mewujudkan suksesnya program-program POTADS itu, perlu adanya penyosialisasian agar pemerintah dan masyarakat mengetahui dan turut serta menyukseskan berbagai kegiatan itu. Ia juga akan mendukung hal ini karena anak-anak itu memang harus mendapatkan perhatian agar tidak terkucilkan di tengah masyarakat. (baim)
