PADANG – Pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang ternyata masih menolak rencana pengoperasian 10 unit Trans Padang tambahan oleh Damri yang akan segera direalisasikan di koridor I atau jalur utara.
Ketua Organda Kota Padang, Sofyan mengatakan, jika pengoperasian tambahan bus Trans Padang itu tetap dilakukan, maka sekitar 600 pengusaha angkutan kota di koridor I atau jalur utara terancam bangkrut, bahkan kehilangan mata pencaharian.
“Kami tetap menolak. Kalau masih ngotot direalisasikan, para pengusaha angkutan kota akan protes dan demo,” ujarnya, Jum’at (4/11).
Menurutnya, jika Trans Padang tetap dioperasikan, apalagi ukuran besar tentu pengusaha angkutan kota, baik itu pemilik atau sopir akan mati pencahariannya. Masyarakat tentu akan beralih menggunakan transportasi massal dan meninggalkan jasa angkutan kota.
Terkait ukuran bus baru tersebut, Sofyan mengatakan, ada kajian pakar Universitas Andalas yang menilai hanya mobil-mobil berukuran sedang yang dapat beroperasi di Kota Padang. Bukannya ukuran besar seperti tambahan bus Trans Padang yang akan dioperasikan Damri tersebut.
Apalagi, katanya, pengelolaan tambahan bus Trans Padang oleh Damri itu tidak akan memberikan kontribusi apa-apa untuk daerah. Jika pemerintah memikirkan nasib masyarakatnya ataupun ingin memiliki tambahan kendaraan, bisa dengan meremajakan mobil lama.
“Tidak masalah jika peremajaan mobil lama itu diganti dengan Trans Padang, namun hendaknya yang ukuran sedang dan dikelola atau dioperasikan oleh pengusaha setempat atau Organda,” katanya.
Di sisi lain, Sofyan menyarankan jika memang tetap harus menambah pengoperasian bus Trans Padang di Sumbar dan ada subsidi pemerintah pusat, hendaknya bisa dicarikan jalur lain seperti angkutan kota dalam provinsi. Hal itu juga sebagai solusi atas travel-travel liar antar daerah dan lebih baik daripada mematikan usaha pengusaha angkutan kota di Padang, pungkasnya. (baim)
