PADANG PANJANG — Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pelayanan serta percepatan penurunan stunting menjadi dua capaian inovasi unggulan yang dipaparkan Walikota Padang Panjang Hendri Arnis dalam kegiatan Pemaparan Inovasi Pemerintah Daerah Regional Sumatera untuk Innovative Government Award (IGA) 2026, Selasa (3/11).
Pemaparan tersebut berlangsung di Ruang VIP Balaikota dan diikuti Kepala Pusat Strategi Kegiatan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa, Sarjayadi beserta tim. Sebanyak 10 Pemerintah Daerah dari Regional Sumatera mendapat kesempatan mempresentasikan inovasi unggulan masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Wako Hendri menegaskan, inovasi bukan sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui instruksi Walikota agar setiap bidang di lingkungan Pemerintah Daerah minimal melahirkan satu inovasi. Upaya ini diperkuat dengan keterlibatan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membangun budaya inovasi secara berkelanjutan.
“Setiap perangkat daerah harus mampu melahirkan inovasi yang menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat. Kita tidak ingin inovasi hanya sebatas nama atau kegiatan seremonial, tetapi harus memiliki manfaat, terukur hasilnya, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian penegasan Hendri dalam pemaparan tersebut.
Inovasi pertama yang dipaparkan adalah Sistem Informasi Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (SIRESA). Inovasi ini lahir dari persoalan belum optimalnya PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, serta belum terdigitalisasinya sistem pendataan dan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko Padang Panjang menghadirkan sistem pendataan wajib retribusi berbasis digital yang terintegrasi dengan aplikasi pemungutan. SIRESA dikembangkan melalui kolaborasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, serta didukung Bank Nagari dalam pengembangan sistem pemungutannya.
Aplikasi berbasis mobile dan desktop ini menggantikan metode pendataan konvensional menggunakan formulir kertas. Melalui sistem tersebut, pendataan menjadi lebih efektif, akurat, dan terpusat. Data yang terkumpul kemudian terintegrasi dengan aplikasi pemungutan sehingga memudahkan petugas melakukan penagihan di lapangan sekaligus memantau realisasi penerimaan secara real time.
Dampaknya terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan retribusi yang cukup signifikan. Dari 11.707 objek yang telah terdata, penerimaan retribusi meningkat dari Rp124 juta pada 2023 menjadi Rp379 juta pada 2024, kemudian Rp639 juta pada 2025. Hingga Oktober 2026, realisasinya telah mencapai Rp752 juta.
Dengan capaian tersebut, penerimaan retribusi meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan dan pemungutan mampu mengoptimalkan potensi PAD sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah.
Inovasi kedua yang menjadi unggulan adalah Beranting Dini: Enam Kegiatan Satu Tujuan. Inovasi ini merupakan pendekatan terpadu Pemko Padang Panjang dalam mempercepat penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor dan keterlibatan seluruh elemen keluarga.
Inovasi tersebut berangkat dari kondisi prevalensi stunting Kota Padang Panjang pada 2023 yang mencapai 15,8 persen, masih berada di atas target nasional sebesar 14 persen.
Melalui Beranting Dini, Pemko menghadirkan enam kegiatan terintegrasi, yakni ASI Pokemsus, Peta Ceria, Anting Donat Gulai, Timbang Vidi, Ayah Hebat, dan Ibu Melangsing.
Keenam kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, ayah, remaja putri hingga balita. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan seluruh perangkat daerah.
Hasilnya terlihat dari penurunan prevalensi stunting di Kelurahan Koto Katik. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka stunting di wilayah tersebut turun secara konsisten dari 10,38 persen pada 2022 menjadi 7,25 persen pada 2023, kemudian 6,2 persen pada 2024, 3,79 persen pada 2025, hingga 2,77 persen pada Agustus 2026.
Dengan demikian, prevalensi stunting di Kelurahan Koto Katik telah menurun sekitar 73,3 persen dibandingkan kondisi 2022. Capaian ini menunjukkan hasil positif dari intervensi yang terencana, terintegrasi, dan melibatkan keluarga dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting.
Selain memaparkan capaian kedua inovasi tersebut, Hendri juga menjelaskan strategi Pemko dalam menjaga keberlanjutan inovasi daerah.
Strategi itu dilakukan melalui penguatan komitmen kerja, penerapan sistem penghargaan dan konsekuensi (reward and punishment), serta pemberian apresiasi kepada perangkat daerah dan ASN yang berhasil melahirkan inovasi berkualitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui lomba OPD terinovatif, penilaian dan pemberian penghargaan bagi ASN inovatif, serta penguatan bank data inovasi melalui aplikasi DIANA SARI.
Pemko juga mendorong pengembangan inovasi hingga tingkat kelurahan, puskesmas, dan sekolah. Dengan demikian, inovasi tidak hanya tumbuh di lingkungan perangkat daerah, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh ekosistem pemerintahan dan pelayanan publik.
Dari sisi perencanaan, keberlanjutan inovasi diperkuat melalui integrasi sub bab inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga RKPD. Secara khusus, SIRESA dan Beranting Dini telah mendapatkan ruang dalam RKPD 2024–2026 sebagai bentuk dukungan perencanaan dan penganggaran terhadap keberlangsungan kedua inovasi tersebut.
Hendri berharap, pemaparan ini tidak hanya menjadi ajang menunjukkan capaian daerah, tetapi juga momentum untuk terus meningkatkan kualitas inovasi agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
“Ke depan, kita ingin setiap inovasi benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas. SIRESA harus terus dikembangkan untuk memperkuat PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, sementara Beranting Dini harus semakin diperkuat agar upaya menurunkan stunting dapat berjalan berkelanjutan. Kuncinya adalah komitmen, kolaborasi, dan konsistensi seluruh perangkat daerah,” harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Doni Hendra, Kepala Bappeda Winarno, Kepala Dinas Perkim LH Delfianto, Kepala Dinas Kesehatan Sonya Themiarto, serta sejumlah pihak terkait lainnya. (de/*)
