PADANG – Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengantarkan Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke 5 menerima penghargaan Doktor Honoris Causa untuk bidang Politik Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP). Gelar doktor ini merupakan yang ke lima bagi Megawati dan gelar kedua dari perguruan tinggi dalam negeri.
Promotor anugerah Doktor HC Megawati Soekarno Putri Universitas Negeri Padang Profesor Sufyarma Marsidin dalam rapat senat terbuka pengaungerahan gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) untuk Presiden RI ke 5 itu, Rabu (27/9) menjelaskan, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 merupakan titik bersejarah dalam perubahan sistim pendidikan nasional.
“UNP memandang kelahiran undang-undang ini menjadi momentum kemajuan signifikan dalam sistim pendidikan di Indonesia,” jelas Sufyarma.
Perubahan krusial yang termuat dalam UU tersebut, tambahnya, antara lain terhapusnya “diskriminasi” antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian, UU ini juga mewajibkan alokasi anggaran negara untuk sektor pendidikan minimal 20 persen.
“Tidak ada lagi status-status diakui, disamakan, atau terdaftar di PTS dengan lahirnya UU tersebut. Kemudian kewajiban negara untuk bidang pendidikan dari pengalokasian anggaran minimal harus 20 persen. Ini merupakan perubahan yang sangat krusial dan langkah maju kebijakan negara terhadap pendidikan,” lanjutnya.
Megawati memberikan sambutan atas anugerah yang diterimanya menyatakan, pendidikan dan politik tidak bisa dipsahkan. Pendidikan akan mempengaruhi kehidupan politik, sebaliknya, politik akan menentukan kualitas pendidikan suatu bangsa.
Putri dari Presiden RI pertama Soekarno ini mengaku mendapat pendidikan langsung dari ayahnya. Dia memegang suatu paham politik yang disebutnya sebagai politik humanis.
Dia mengungkapkan rasa syukur menerima gelar kehormatan dari UNP. Lahirnya UU Sisdiknas berangkat dari pemikiran, politik seperti apa yang akan diterapkan oleh orang-orang yang sedang berkuasa dan bagaimana kebijakan penguasa mengelola pendidikan.
“UU Sisdiknas lahir berangkat dari pemikiran untuk menyamaratakan akses terhadap pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada perbedaan akses antara anak-anak di kota-kota dengan anak-anak di daerah pedesaan,” ujarnya.
Rektor UNP Profesor Ganefri menyatakan, gelar doktor kehormatan diberikan kepada Megawati diputuskan secara seksama oleh tim promotor dan senat universitas. Pemberian gelar itu telah melalui kajian dan riset mendalam.
Lahirnya UU Sisdiknas pada masa era pemerintahan Megawati Soekarno Putri menurutnya memberikan regulasi yang jelas untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Tujuan dari aturan tersebut adalah dalam rangka membagun generasi bangsa yang berkarakter sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Beranjak dari kajian tersebut, semakin jelaslah urgensi penganugerahan gelar kehormatan ini diberikan,” katanya.
Penghargaan tersebut, lanjut Ganefri, memiliki nilai positif yang besar dalam rangka terus mendorong hadirnya para pembaharu, inovator dan inspirator yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Dengan diterimanya gelar kehormatan dari UNP tersebut, maka Megawati sudah mendapatkan lima gelar Doktor Kehormatan. Tiga diantaranya dari luar negeri yaitu dari Jepang, Moskow dan Korea Selatan dan dua dari perguruan tinggi di Indonesia yaitu dari Universitas Padjadjaran dan UNP.
Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI ke 12 Boediono, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Kerja serta mantan menteri Kabinet Gotong Royong. Juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, beberapa orang gubernur dari provinsi lain serta bupati dan walikota. Ikut juga hadir beberapa orang anggota DPR RI. (feb)
