PADANG – Kelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Masyarakat Minang (FMM) datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (25/9. Kedatangan tersebut untuk menyampaikan sikap penolakan mereka terhadap pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) kepada Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri oleh Universitas Negeri Padang (UNP).
FMM diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim didampingi Sekretaris DPRD, Raflis. Pertemuan antara Ketua DPRD dan kelompok masyarakat ini berlangsung tertutup.
Kepada wartawan, usai pertemuan Ketua FMM Irfianda Abidin menjelaskan maksud kedatangan dan hasil dari pembicaraan dengan Ketua DPRD. Dia menegaskan sikap penolakan terhadap pemberian gelar doktor kehormatan tersebut kepada Megawati Soekarno Putri.
“Kedatangan kami ke gedung DPRD adalah untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap pemberian gelar kehormatan kepada Megawati Soekarno Putri,” terangnya memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan.
Irfianda menyampaikan, dari hasil pembicaraan dengan Ketua DPRD didapat kesimpulan bahwa DPRD pada prinsipnya menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan dan akan dibahas lebih lanjut di tingkat pimpinan DPRD.
Irfianda menambahkan, usai bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
“Usai pertemuan dengan Ketua DPRD ini, kami akan melanjutkan pertemuan dengan pihak pemprov Sumatera Barat,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri akan mendapat gelar doktor honoris causa untuk bidang pendidikan dari UNP pada Rabu (27/9) mendatang. UNP memberikan gelar penghormatan tersebut karena Megawati dinilai berjasa di bidang pendidikan, diantaranya dengan lahirnya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. (feb)
